Kota, Wartatasik.com – Jajaran redaksi beserta karyawan PD Pasar Resik datangi komisi II DPRD dan diterima langsung oleh ketua komisi II Ihwan safa juga anggota Dede Muharam. Kedatangannya itu untuk menanyakan nasib dan kelangsungan PD Pasar, pasalnya beredar isu yang berhembus badan milik daerah itu akan dibubarkan.
Seperti yang diutarakan Kepala PD Pasar Asep Kusaeri, isu akan dibubarkan karena ketidakjelasan Pemerintah akan regulasi sampai penggajian karyawan yang belum terbayarkan. Hal itu terangnya, menjadikan para pedagang sebagian tidak mau bayar retribusi pasar.
“Buat apa bayar, kan mau dibubarin. Padahal kami selalu komunikasi dan hubungan bersama pedagang, beserta himpunan-himpunan pasar, baik-baik saja
Apalagi saya dapat kabar, isu ini bermuatan unsur politik,” papar Asep, saat melakukan audiensi bersama Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (11/10/2018).
Asep pun mempersilahkan pembubaran PD Pasar dan legowo siap dipecat jika eksistensi BUMD ini menjadi ganjalan terhadap politik yang sedang berjalan, “Kalau toh demikian, silahkan buktikan sebelah mana politiknya, saya berharap ini yang terakhir pihaknya auden, namun jika ada kelanjutan saya pun siap untuk memperjuangkannya,” tegasnya.
Ditempat yang sama, salah satu perwakilan karyawan PD pasar Indihiang mengatakan, ia merasa resah dengan isu pembubaran, tak ayal banyak rekan kerjanya mencari sampingan karena saat ini belum menemui titik terang, “Dampaknya ada keluarga dari rekan kerja yang mau cerai, imbas dari isu ini,” tandasnya.
Meski belum menerima gaji, karyawan PD Pasar terus melaksanakan tugas, “Kami karyawan PD Pasar memohon kepastian dari Pemerintah mau dibubarkan atau tidaknya,” singkatnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Dede Muharam mengharapkan adanya statement politik dari Wali Kota Tasikmalaya, sebab kalau benar akan dibubarkan, pemerintah harus mempersiapkan cost yang lebih besar dan tentunya perda PD pasar pun harus dicabut, “Kami sangat sayangkan jika sampai dibubarkan, ini menandakan dan menunjukan sebuah kegagalan pemerintah dalam pengelolaan pasar sebagai BUMD,” ucapnya.
“Kami tunggu sikap dari Direksi PD Pasar menemui Wali Kota dan menindak lanjuti perihal ini, “ pungkas Dede. Awen
