Mataram, Wartatasik.com – Hari Pangan Sedunia (HPS) atau World Food Day ke-38 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2018 kemarin, diperingati serentak di sejumlah negara termasuk Indonesia.
Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menekankan agar moment HPS 2018 jangan hanya dijadikan kegiatan seremonial semata.
Lebih dari itu, HPS harus menjadi moment bagi bangsa Indonesia yang agraris ini untuk memulai kembali merebut kedaulatan pangan nasionalnya.
“Harus ada upaya nyata agar kedaulatan pangan bisa terwujud dan menjadi kebanggaan kita di Indonesia yang notabene merupakan negara agraris ini. HPS harus jadi moment penting untuk kita rebut kembali kedaulatan pangan kita,” tegas HBK, di Mataram, NTB, Kamis (18/10).
Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok ini mengatakan, sebagai bangsa agraris dengan lokasi potensial berada di bawah garis khatulistiwa, seyogyanya Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri di sektor pangan dan pertanian secara luas.
Hanya saja, ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan yang akhirnya membuat sektor ini justru tak mampu mensejahterakan para petani yang menjadi ujung tombak pendorongnya.
“Ini kan ironis, negara kita adalah negara agraris, tapi justru kantong-kantong pra-sejahtera malah tersebar banyak di tempat-tempat keberadaan kaum petani, dan juga nelayan kita,” katanya.
HBK menilai, kondisi ini terjadi karena ada yang salah dalam tata kelola di sektor ini, dan juga masih kentalnya mental korupsi di pemimpin-pemimpin bangsa ini.
“Dua hal mendasar yang menjadi penyebab lambatnya laju kesejahteraan petani dan nelayan kita menurut saya adalah, salah kelola dan yang satunya lagi adalah masih kentalnya mental korupsi,” tegas dia.
Itu sebabnya, papar HBK, hingga kini Indonesia masih saja melakukan import sejumlah komoditi pertanian dari luar negeri, yang imbasnya justru merugikan para petani di negeri sendiri.
Selain itu, petani dan nelayan di Indonesia menurut dia masih saja dibiarkan berjalan sendirian, tanpa perlindungan.
“Padahal seharusnya kita jangan sampai meninggalkan para petani dan para nelayan kita karena mereka-mereka inilah ujung tombak ketahanan pangan kita,” tegasnya.
HBK maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, untuk memulai semangat perubahan dan perbaikan di sektor pertanian.
Dalam sejumlah diskusi dengan masyarakat, HBK selalu menekankan bahwa pertanian adalah sumber utama kekuatan bangsa ini.
Pertanian adalah solusi paling efektif dalam mengatasi problematika pengangguran juga untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pulau Lombok menurut HBK bisa menjadi contoh bahwa potensi pertanian kita memang sangat luar biasa.
Hanya saja, pola pengelolaan dan keberpihakan pemerintah dan semua pihak terkait untuk sektor ini perlu didorong dan ditingkatkan.
“Petani harus kita perhatikan, didampingi dan dilindungi untuk bersama-sama merebut kembali kedaulatan pangan kita. Jangan sampai ada istilah tikus mati di lumbung padi,” kata HBK.
HBK menegaskan, untuk memulai semua itu pemerintah harus berani membatasi impor komoditi pertanian.
Aparat penegak hukum juga harus serius memberantas kartel-kartel besar yang turut bermain dalam pola import ini.
“Moment HPS ini harus benar-benar dimaknai dengan upaya nyata bangsa ini dalam merebut kembali kedaulatan pangannya, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayannua, dan menciptakan pertanian yang maju dan mandiri sehingga para petani bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegasnya. Razak
