Kabupaten, Wartatasik.com – Program subsidi pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat pra sejahtera sangat dirasakan manfaatnya.
Tapi fakta dilapangan penyalurannya dinilai masih belum optimal, pasalnya masih banyak yang tak tepat sasaran bahkan terdapat saldo kosong.
Fenomena tersebut diakui oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kab Tasikmalaya.
“Ya, diakui masih belum optimal. Kami pun tak tahu sebabnya kenapa terdapat kasus saldo kosong dari kartu BPNT dan banyak yang mengadu karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena tak bisa belanja ke penyedia yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Fakir Miskin dan Data Dinas Sosial kab. Tasikmalaya Wawan Setiawan ketika ditemui wartatasik.com di ruang kerjanya, Selasa (23/04/2019).
Diterangkan Wawan, penyaluran bantuan melalui Bank BRI sebesar Rp 110.000/KPM untuk dibelikan beras dan telur di warung penyedia yang telah di tunjuk kerjasama dengan BRI terdekat.
Tambah ia, karena data sifatnya dinamis, Dinsos mengaku hampir setiap saat update sebab data BPNT Reguler dan Rasta masih belum optimal.
“Sejak digulirkan pertama kali pada Oktober 2018 terdapat 125.555 KPM, namun November 2018 bertambah menjadi 135.300 lalu terakhir hingga bulan Maret 2019 bertambah 21.000 KPM, ” terang ia.
Adapun lanjutnya, ditiap Kecamatan terdapat tim teknis yang diketuai Sekretaris Camat sedangkan di Desa ada Pendamping.
Namun saat disinggung soal dugaan indikasi adanya oknum ASN yang bermain dengan pengusaha penyedia BPNT, sehingga kualias beras ada yang jelek langsung dijawab Wawan.
Ia mengaku tidak tahu, sebab terdapat tim teknis yang memeriksa barang dan dipastikan kualitas beras terjamin, “Kalau toh ada, ya janganlah, kan kita udah digaji, kasihan lah kan itu warga miskin,” pungkasnya. Redi/Sur
