Kota, Wartatasik.com – Bicara tentang apa yang menjadi perbincangan warga dunia saat ini tidak lain adalah covid 19 dengan berbagai penyerangannya diberbagai negara termasuk di Indonesia.
Kebijakan presiden sebagai kepala Negara Republik Indonesia dianggap sudah tepat termasuk kebijakan-kebijakan ke bawahnya sampai ketingkat daerah kota/kabupaten.
Imbauan dan sosialisasi tentang bahaya Covid 19 kepada masyarakat pun begitu gencar dan masif. Semantara masyarakat pun mengikuti semua iimbauan dari pemerintah lewat tim medis sampai tingkat RT/RW.
Penyemprotan Disinfektan anjuran memakai masker pun gencar kepada seluruh warga masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD GMBI Kota Tasikmalaya Dede Sukmajaya.
Ia menyebut, berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya di Kota Tasikmalaya dengan berupaya melakukan pemotongan anggaran di setiap bidang di kedinasan sampai 60 % untuk penanggulangan Covid 19 yang memang sangat diperlukan.
“Dalam hal pemotongan anggaran yang cukup besar dari rencana kegiatan pembangunan adalah hal yang lumrah terjadi pada saat kondisi kejadian luar biasa, dengan dalih untuk belanja APD dan honor Gugus Tugas seta seluruh perangkat yang terlibat dalam pengamanan wabah Covid-19 ini. Termasuk Dana Kelurahan ikut menjadi korban pemotongan,” tutur Dede kepada wartatasik.com, Jumat (10/04/2020).
Klik berita terkait >>> Anggota Banggar DPRD ini Soroti Dana Usulan Operasional Covid 19 Kota Tasik Capai Rp.9 M
klik juga >>>
Terkait Usulan Tambahan Kebutuhan Belanja Penanganan Covid 19 Pemkot Tasik, PDT Angkat Bicara
Sebagai warga masyarakat Kota Tasikmalaya sekaligus sebagai ketua LSM GMBI Distrik Kota Tasikmalaya Dede akui, tentu tidak hanya diam karena pihaknya pun tertuntut untuk melakukan hal hal yang bersifat membantu pemerintah misal dengan mengedukasi masyarakat baik langsung maupun lewat pemasangan spanduk spanduk di berbagai titik lokasi strategis.
“Kemudian sebagai lembaga sosial kontrol kami pun tidak akan diam dan tetap menjalankan fungsi kami untuk monitoring terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kami sangat berharap pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah konsisten terhadap apa yang diucapkan yang ditulis dan sampai kepada keputusan kebijakan yang di ambil,” imbuhnya.
Selain itu katanya lagi, pemerintah juga harus berhati-hati dalam memakai anggaran, “Ingat bahwa anggaran itu adalah uang rakyat yang dikumpulkan negara, artinya bahwa jangan sampai terjadi pemanfaatan dalam kesempitan seperti sekarang ini,” tukasnya.
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tindakan pemakaian anggaran diluar peraturan dan regulasi yang sudah ditentukan atau bisa terjadi pelaku mark up dalam belanja kebutuhan APD misalnya, atau penggelembungan biaya operasional gugus tugas.
“Kami disini berharap pemerintah juga berpikir realita jangan sampai mengada ngada kemudian terjebak kepada kondisi kepanikan sehingga anggaran yang begitu besar tidak tersalurkan dengan benar, jadi harus betul betul termanfaatkan dengan baik,” tegas Dede.
Intinya lanjut Dede, hindari celah yang mengarah kepada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, “Hal ini kami sampaikan sebegai pengingat atau sebagai kontrol saja karena sebagian masyarakat juga sudah mengerti tentang apa yang sekarang terjadi,” katanya.
“Semoga kita semua tetap ada dalam lindungan Allah SWT, dan masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya diselamatkan dari wabah Covid-19 dan mendapat hikmah besar dibalik semuanya, Aamiin,” pungkasnya. EQi
