Kota, Wartatasik.com – Rapat paripurna rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) di gelar di ruang paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (12/06/2020).
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim mengatakan, tahun kemarin perizinan masih rekomendasi agak kurang baik, selama ini DPRD melalui komisi harus mulai pengawasan ditindak lanjuti atau tidak.
DPRD kata Aslim, ingin melihat antara ditindaklanjut atau hanya setelah paripurna saja lalu selesai. Pihaknya pun ingin melihat ada paradigma baru tentang rekomendasi itu.
“Ya, baik secara pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi, pertanian dan seluruh aspek, itu masuk rekomendasi,” ucap H Aslim saat diwawancara.
Jabatan Wali Kota sampai 2022 lanjut Aslim, artinya target itu sendiri sampai menjabat, tapi jika pesimis tercapai maka eksekutif jangan main main juga. Pasalnya, kalau hanya menghabis habiskan uang saja, itu tidak usah.
“Bukan hanya nominal 1 atau 2 milyar rupiah saja, sebab sampai sejauh manapun, DPRD tetap mengawasi,” ungkap Aslim.
Baca juga:
Walkot Serahkan LKPJ 2019, Andi: Sesuai Tupoksi bukan Cari Kesalahan
Ditempat sama Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menjelaskan, rekomendasi yang disoal DPRD menjadi pegangannya sebagaimana target yang belum terpenuhi dan kegiatan yang tertunda.
“Saya berharap kepada seluruh ASN untuk segera melaksanakan rekomendasi yang di sampaikan oleh tim pansus yang dibentuk DPRD dalam LKPJ,” ujar Budi.
Adapun lanjutnya, masih banyak kekurangan, masalah dan hambatan pembangunan seperti program wirausaha baru (WUB) yang belum maksimal, tetapi Budi menyebut masih ada waktu, karena targetnya itu lima tahun.
Di bidang kesehatan bebernya, masih relatif dan indek pendidikan yang harus didorong, tapi secara gabungan itu diatas rata rata secara propinsi.
“Sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi adalah menjadi tirik tolak ukur berhasilnya sebuah pembangunan. Adapun lima lahan yang masih sengketa di lingkar utara, masih menunggu, karena maksimalnya di tahun 2021 bisa diselesaikan,” pungkasnya. Suslia.
