Kabupaten, Wartatasik.com – Kesetaraan gender di kabupaten Tasikmalaya dikatakan masih minim, terlebih di pelosok pedesaan, padahal jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu sebanyak 881.847 jiwa.
Meskipun tidak adanya keterwakilan paslon bupati 2020 dari kalangan perempuan, akan tetapi menjadi seorang pemimpin harus benar-benar memberi kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat.
Presiden mahasiswa STIE Cipasung Nuril mengatakan, program yang pro terhadap perempuan bukan hanya untuk paslon perempuan saja yang dijatuhi tanggung jawab tersebut, akan tetapi ini tanggung jawab semua gender.
Menurutnya, dilihat dari situasi budaya kabupaten Tasikmalaya yang masih patriarki, dibutuhkan pergerakan yang massif bagi progressivitas dan pengembangan perempuan. Namun, selalu tersendat dalam hal pengembangan dan krisis kepercaya dirian.
“Salah satu jalannya yaitu dengan adanya program dari pemerintah, khususnya paslon bupati yang memang disoroti pada saat ini. Sangat dibutuhkan pemimpin daerah yang memiliki paradigm yang berperspectif adil gender,” ungkap Nuril, Sabtu (05/12/2020).
Namun kata ia, sayangnya isu patriarki tidak menjadi bagian yang diintegrasikan pada visi, misi dan program dari seluruh calon pasangan bupati, semuanya terlihat umum, monoton tanpa penjabaran yang spesifik satu pun mengenai turunannya.
“Bahkan, sebagian program yang memang diindikasi pencomotan dari program yang sudah ada sebelumnya, tidak ada substansi yang pro terhadap perempuan,” ujarnya.
Nuril menyebut, program yang menyangkut pada kesejahteraan perempuan baik pada bidang kesehatan, ketenagakerjaan perempuan yang harus dipotong gaji bulanan, keamanan umum, pendidikan dan lain hal nya, seharusnya dimulai juga dari partai politik.
Selain itu, Kader-kader unggulannnya yang diusung harus pandai membaca keadaan daerah, masih banyaknya perempuan yang dijadikan budak perjodohan orang tuanya, perkosaan, pengangguran, penindasan dan peminggiran perempuan atas dasar budaya yang seharusnya hal itu sudah mereda pada saat ini.
“Terlebih memang hukum yang masih bias dan dalam hal ini calon kepala daerah yang nantinya lebih strategis dalam penanganan yang lebih khusus,” ucap Nuril.
Adapun komunitas maupun organisasi yang bertendensi pada pengembangan keperempuanan lebih diperhatikan untuk membantu pengadvokasian dan pengimplementasian cita-cita SDG’s.
Dijelaskan Nuril, sangat banyak paslon yang idealis, religius, akan tetapi masyarakat tidak butuh pemimpin yang patriarki, pemimpin yang patriarki hanya akan membuat masyarakat semakin melarat dan tidak sejahtera seutuhnya.
“Jikalau nanti beberapa hari kedepan sebelum pemilihan terdapat adanya potensi penawaran program perempuan, jangan dijadikan alat penyumpal suara saja, jangan terkesan pragmatis, harus ada tindak lanjut yang benar-benar memberi pengaruh untuk perempuan secara berkepanjangan,” imbuh Nuril.
Lanjutnya, komitmen partai politik akan terbaca secara jelas keseriusannya, jika bisa menembus isu kesetaraan gender di kabupaten Tasikmalaya. Parpol dan paslon yang timpang dan tidak memiliki program pro perempuan dikatakan tidak cukup serius dan prematur.
“Kabupaten Tasikmalaya butuh kesejahteraan yang setara! Paslon mana yang memiliki perspektif gender?,” tandas Nuril. Ndhie.
