Kota, Wartatasik.com – Ketua Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya (DKKT) Bode Riswandi merasa kecewa atas ketidakhadiran pihak kompeten dari legislatif dan eksekutif dalam acara audiensi.
Menurutnya, Ketua Komisi IV Idealnya bisa hadir mewakili Wali Kota Tasikmalaya dan mestinya Kadis Porabudpar juga bisa hadir, karena efeknya segala aspirasi dari para seniman otomatis tidak akan tersampaikan dengan baik.
“Kami tidak mengecilkan Kabid yang mewakili Kadis, tapi tetap idealnya beliau (Jadian, red) hadir, karena kebijakan strategisnya ada disana,” harap Bode, Kamis (11/03/2021).
Gagasan ini kata ia, sudah disampaikan para seniman jauh-jauh hari dan tentunya dari Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya sangat mendukung atas gagasan dan acuan para seniman terkait Perda Kebudayaan.
“Agar para pelaku seni dan budaya ini memiliki payung hukum guna kesejahteraannya yang memang harus dipikirkan bersama. Ketika tidak ada payung hukumnya, maka mustahil bahwa masa depan mereka bisa terjamin,” ungkapnya.
Menyikapi keinginan para seniman Kota Tasikmalaya agar segera terbitnya Perda Kebudayaan yang sudah masuk ke Balegda, DKKT menjelaskan bahwa harus ada pembahasan lebih komprehensif terkait Perda tersebut.
Jadi tegas Bode, peran penting Kadis Porabudpar hadir dalam pertemuan, dimana akan mendapatkan informasi yang utuh karena hal ini merupakan inisiatif dari eksekutif.
Bode mengaku, sudah lama pihaknya menunggu, dimana surat sudah dilayangkan sebelumnya dan gagasan sudah dibedah jauh-jauh hari namun faktanya nihil.
“Harapan kami kepala dinas dan Wali Kota bisa hadir agar mengetahui akar permasalahannya. Kalaupun setelah dijadwalkan ulang untuk pertemuan selanjutnya dan masih seperti ini, maka silahkan saja masyarakat yang menilai sendiri,” ucap Bode.
“Mudah-mudahan secepatnya bisa dipertemukan dan ini permintaan kami yang terakhir,” tutupnya. Suslia.
