Kota, Wartatasik.com – Santernya pemberitaan tentang pandemi Covid 19 hingga saat masih saja tetap menjadi perbincangan semua orang hingga berdampak kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat pada umumnya terutama terhadap ekonomi.
Hingga bisa mengalihkan isu-isu strategis di negeri ini. Seperti halnya pada pada kasus-kasus korupsi jarang sekali muncul saat ini di pemberitaaan.
Hal tersebut dungkapkan Ketua GMBI Distrik Kota Tasikmalaya, Dede Sukmajaya bersama Sekjend SWAP, Diki Suprapto. Ia terus melakukan aksinya dalam menyikapi temuan-temuan dalam sebuah proyek pembangunan irigasi Cikunten II yang nilainya hampir Rp 23 miliar hampir lepas dari perhatian publik.
Berdasarkan hasil investigasi dilapangan katanya, banyak ditemukan kejanggalan mulai dari pelaksanaan proyek dianggap seperti pembangunan proyek ratusan juta rupiah, “Padahal anggarannya cukup fantastis,” tuturnya, Kamis (23/04/2021).
Tapi boleh dicek di beberapa lokasi mereka ujar Dede, pelaksanaan pembangunan tersebut tidak menjalankan aturan yang telah ditentukan, bahkan terkesan asal-asalan.
“Ini dapat menyebabkan kerugian negara jika betul-betul diperiksa secara detail, kecuali pemeriksaannya juga dilakukan asal-asalan. Kami yang bodoh saja dapat menilai mana pekerjaan yang benar dan tidak benar,” tegasnya.
Katanya, belum lagi pada persoalan-persoalan yang menyangkut dalam pelelangan, bisa jadi tidak menjalankan prosedur yang benar menurut aturan, sehingga berdampak kepada fakta-fakta pengerjaan sangat diragukan.
“PT yang mengerjakannya layak atau ahli dibidangnya tidak?, buktinya kami punya bukti-bukti ketidaklayakan PT tersebut dalam pengerjaan proyek pembangunan irigasi itu tersebut. Pada dasarnya kami menganggap pembangunan tersebut banyak sekali indikasi-indikasi yang dapat merugikan Negara,” sebutnya.
Dede pun meyakini bahwa presiden RI sangat tertib dan memerintahkan kepada para menterinya untuk dapat bekerja dengan baik dan benar, akan tetapi ditingkat bawah belum tentu sesuai dengan keinginan presiden, paling penting harus sesuai dengan keinginan rakyat tentunya.
Misalkan tujuan pembangunan irigasi Cikunten II itu untuk apa? tanya Dede, jika saja untuk membantu para petani atau penggarap lahan pertanian khususnya sawah dan kolam di wilayah yang terlewati, nyatanya tidak boleh ditanyakan kepada warga masyarakat kami khususnya wilayah Cibeuti di ke-rw-an 11 dan 02 Kelurahan Cibeuti.
“Semenjak ada proyek itu dari awal bukan malah bagus dan lancar pengairan untuk sawah, malah selalu saja kekurangan air bahkan jadwal yang biasanya 2 kali dalam seminggu ke wilayah kami saat ini semakin tidak ada,” ungkapnya.
“Coba bayangkan, proyek puluhan miliar ko malah terkesan asal asalan. Bukannya dapat membantu masyarakat malah bikin sengsara rakyat,” tuturnya.
Tidak hanya itu, sambung Dede, proyek-proyek yang nilainya Rp 200 jutaan yang seharusnya dikelola oleh kelompok petugas pengairan setempat malah jadi ajang bancakan dimulai dari tingkat kelurahan, TPM dan para makelar proyek yang mengatasnamakan partai ini itu dan juga dewan ini itu.
“Apakah itu dibenarkan?, yang kami tahu bahwa anggaran yang dicairkan lewat BBWS di Kota Banjar terlalu banyak menyimpan permasalahan yang harus segera diluruskan, bahkan kalau bisa diperiksa oleh lembaga anti rasuah atau KPK demi kelangsungan pembangunan yang baik dan benar sesuai harapan masyarakat pada umumnya,” ucapnya.
Dengan tegas Dede mengatakan, tidak akan berhenti melakukan sosial kontrol sampai mereka yang hanya menikmati keuntungan pribadi dan para pengusaha yang juga tidak menutup kemungkinan atau patut diduga melakukan persekongkolan bersama dengan pihak oknum pejabat yang ada di BBWS tersebut.
“Ini patut diduga banyaknya persekongkolan dalam proyek itu dapat mengakibatkan kerugian negara dan kerugian bagi masyarakat. Semoga saja pihak berwenang tidak tinggal diam dan dapat melakukan pengawasan yang cukup ekstra ketat demi kelancaran dan baiknya pembangunan tersebut yang akan berdampak baik pula bagi masyarakat khususnya pengguna air Cikunten II,” tandasnya. Asron
