Kota, Wartatasik.com – Pengurus DPD KNPI Kota Tasikmalaya kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Tasikmalaya untuk membahas polemik pembangunan poliklinik RSUD dr. Soekarjo (Dokar).
Pertemuan hari merupakan tindak lanjut dari pertemuan KNPI pada Rabu 23 Maret 2022 kemarin. Meski sempat tertunda beberapa waktu, audiensi akhirnya digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya, Jum’at (25/3/2022).
Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Opik Taupik Rahman menuturkan, momen ini menjadi harapan semua pihak yang berkepentingan. Menurutnya, ini adalah satu perkembangan yang positif, dimana semua pihak mau duduk bersama, mau mencari solusi dari terhambatnya perjalanan pembangunan poliklinik.
“Akan ada pertemuan selanjutnya pada Senin 28 Maret 2022 mendatang. Diharapkannya, semua pihak yang terlibat bisa berbicara dari hati ke hati. Sebab, persoalan ini sedari awal sudah carut marut,” tuturnya
“Harus dicarikan solusi bagaimana supaya menjadi baik bagi semua pihak, supaya hal ini tidak lagi menjadi saling menyalahkan satu sama lain, jadi jangan saling lempar-lemparan,” tambah Opik.
Menurutnya, kalaupun misalkan terjadi persoalan dikemudian hari, soal gedung poliklinik dari hasil audit inspektorat ataupun BPK itu menjadi persoalan lain. Tidak usah dihambat dengan perjalanan hari ini.
“Walaupun sempat terjadi dinamika di dalam forum itu, yang tidak diinginkan, saya adalah audience menjustifikasi kebenaran. Seolah masing-masing pihak saling mengklaim benar,” terang Opik.
Makanya kata ia, yang penting unek-uneknya sudah keluar, tinggal bagaimana menyusun langkah yang lebih positif dan bagaimana untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
“Kami tidak peduli terhadap nilai angka, yang terpenting baginya adalah semua berdasarkan konsensus pihak-pihak terkait,” tegas Opik.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Soekarjo Tasikmalaya, dr. Budi Trimadi mengaku akan melakukan penghitungan bersama seluruh pihak terkait progres dan volume pembangunan terakhir yang sudah dilakukan pelaksana sampai dengan tanggal 26 Januari 2022.
“Ini kan nanti akan ada pertemuan lebih lanjut, antara PPK dengan pihak pelaksana, kemudian pihak manajemen konstruksi dari PT. Aloskita dan akan dihadirkan juga dari bantuan teknis dari PUPR dan Inspektorat dilihat langsung kelapangan,” tuturnya.
Ditempat sama, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Muslim menyebutkan, persoalan ini menjadi cambuk kedepan bagi seorang PPK dari pembangunan tersebut. Dalam hal ini, Muslim memandang, dari persoalan yang ada hanya terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak.
“Kalau kita sudah duduk bersama dimana ada kelemahannya, dimana ada kekurangannya bisa diselesaikan dengan baik. Maka saya instruksikan hari Senin ada pertemuan kembali, karena ada selisih volume, kata PT 100% kata MK 94,7%,” pungkasnya. Asron.
