Kota, Wartatasik.com – Dana usulan pembangunan yang tidak ditandatangani oleh Pj Wali Kota Tasikmalaya ditanggapi serius oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Muslim S.Sos. M.Si.
Katanya, Pj. Wali Kota Tasikmalaya seharusnya sudah mengetahui kalau pembangunan hanya bisa di intervensi oleh APBD sebanyak 18 Persen.
“Kita ketahui, bagaimana pembangunan di Kota Tasik bisa berkembang secara cepat, sedangakan untuk dananya sendiri bergantung dari Bantuan Provinsi Jawa Barat,” ujar Muslim, kepada sejumlah awak media, Selasa malam (14/05/2024).
Lanjut Muslim, kalau dari Kota Tasikmalaya tidak mau mengusulkan bahaya untuk pembangunan yang akan berdampak sangat besar kepada sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan fisik lainya.
“Akan berpengaruh kepada angka pengangguran yang semakin banyak, Daya beli masyarakat akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat akan semakin tertinggal,” kata Muslim.
Tuturnya lagi, kalau Pj. Wali Kota dianggap enggan menandatangani karena takut usulan akan menimbulkan masalah, itu salah besar.
“Dari segi penganggaran dan perencanaan itu mulai diperbaiki, ketika ada temuan tingal diawasi, bukan memutus bantuan dari provinsi ini sangat naif,” tuturnya.
Kalaupun ada temuan di tahun lalu itu harus jadi perbaikan bukan memutus bantuan dari Provinsi Jabar, “Sedangkan deadlinenya 20 Mei, dan sampai saat ini usulan untuk Pembangunan ke Provinsi Jabar belum ditandatangani numpuk di meja Pj Wali Kota Tasikmalaya,” bebernya.
Jika, Pj Wali Kota Tasikmalaya enggan menandatangani akibat ada saran dari segelintir Bawahanya tentu jangan mendengar masukan yang akan menghambat pembangunan Kota Tasikmalaya.
“Para pembisik disekelilingnya ini yang harus bisa meyakinkan ke pa Pj Wali Kota, dan jangan hanya mendengar ke salah seorang namun harus bijaksana yang dilihatnya Kota Tasikmalaya,” tandasnya. Asron
