Bandung, Wartatasik.com – Kembali dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah media sebagai peserta, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V gelar Media Gathering untuk bahas program kerja dan regulasi yang baru Program JKN.
Media Gathering tersebut digelar di Ciwidey Valley Resort yang berada di Jalan Batutunggul, Kabupaten Bandung pada Rabu sampai Jum’at (12-14/06/2024).
Sekitar 42 orang jurnalis yang berasal dari 14 Kantor Cabang BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat hadir mengikuti kegitan Media Gathering tersebut.
Kepala Deputi Wilayah V Jawa Barat, Siswandi mengatakan bahwa media merupakan mitra strategis BPJS Kesehatan untuk menginformasikan berbagai program-program BPJS kepada masyarakat.
“Media juga mempunyai peran pengawas untuk faskes-faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Hal itu berguna untuk mampermudah kerja BPJS dalam hal pengasawan terhadap setiap faskes tersebut,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjutnya, melalui kegiatan Media Gathering ini rutin digelar BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat, “Tiada lain untuk bersilaturahmi, juga bertukar pemikiran, sharing terkait program JKN supaya berjalan sesuai yang diharapkan,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Asisten Diputi SDMUK Kedeputian Wilayah V BPJS Kesehatan Jawa Barat, Fitriana Salam,
menjelaskan terkait capaian UHC (Universal Health Coverage) terkini yang ada di Kedeputian Wilayah V Jawa Barat.
“Alhamdulillah Jawa Barat sudah 96 persen cakupan UHC nya. Namun, kami tetap masih sangat membutuhkan teman-teman media untuk mesosialisasikan bertapa pentingnya menjadi anggota JKN, agar Jawa Barat bisa mencapai 98 persen cakupan UHC nya,” tuturnya.
Lanjut Fitriana, meski begitu, masih ada beberapa daerah di Jawa Barat yang masih rendah dalam angka kepesertaanya, yakni Bandung Barat, Cianjur, Garut, Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya yang belum mencapai target UHC.
“Kota-kota tersebut terus kami dorong agar mencapai target UHC sehingga seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat bisa UHC secara keseluruhan,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa masih ada PR yang harus segera diperbaiki yaitu terkait keaktifan peserta JKN.
“Jawa Barat baru hanya sekitar 75 persen peserta yang aktif. Akibat rendahnya keaktifan ini, penerimaan anggaran BPJS kurang optimal. BPJS Kesehatan Jawa Barat mengalami defisit sekitar 7 triliun karena penerimaan premi baru 22 triliun dari target yang sudah ditentukan sekitar 29 triliun” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, diharapkan kepada masyarakat yang menjadi peserta untuk membayar iuran secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya agar pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal.
“Kami berharap masyarakat atau peserta agar segera membayar iurannya secara rutin, supaya pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal,” pungkasnya. MF
