Kota, Wartatasik.com – Bangun sinergitas antisipasi dampak sosial akibat virus Corona, Komisi IV gelar Rapat kerja (Raker) dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya di ruang rapat 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (07/03/2020).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengatakan, pihaknya merasa bersyukur setelah berdiskusi dengan dinas sosial dan mendapat informasi (data masyarakat penerima bantuan) sudah masuk ke pemkot dan langsung di sampaikan ke Provinsi Jawa Barat.
“Jumlah totalnya yang masuk dari setiap rw sekitar 99.205, saya menilai bahwa ini sangat mungkin datanya (warga) yang sudah punya PKH dan BPNT, karena sampai kali ini rt dan rw tidak memiliki data khusus penerima bantuan PKH dan BPNT,” ucapnya, Selasa (07/04/2020).
Lanjut Dede, yang sudah pasti anggaran yang keluar adalah Rp 24 miliyar dari Kota Tasikmalaya dan dari propinsi Jawa Barat angkanya belum keluar. Ia pun berharap anggaran tersebut bisa mengantisipasi agar nanti dana ini keluar, sehingga Kota Tasikmalaya menjadi kondusif.
“Disini (raker) DPRD dengan dinas sosial ini nuntuk merapihkan pemetaaan tentang masyarakat yang akan menerima bantuan, supaya tidak tumpang tindih,” tuturnya.
Di tempat sama Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Hendra Budiman
menyebut, jika provinsi harus mendata setiap prelis non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan sudah di sampaikan oleh pihak dinas.
Akan tetapi terangnya, dinas sosial sendiri belum mengetahui secara pasti berapa kuota yang diberikan dari provinsi, karena saat ini pihaknya masih menunggu turun data dari propinsi.
“Yang DTKS ada sekitar 13 ribu, non DTKS 99.205 dan yang terdampak adalah UMKM, perhubungan, periwisata, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pemulung,” paparnya.
Dinas sosial sendiri kini mengikludkan semua ke provinsi Jawa Barat, karena waktunya yang hanya tiga hari dan yang dita adalah kemiskinan baru. Suslia.
