Kota, Waratasik.com – Evaluasi kinerja, akhirnya DPRD Kota Tasikmalaya memanggil tim gugus tugas penanganan Covid 19 di ruang rapat paripurna, Senin (08/06/2020).
Nampak hadir tim gugus tugas yaitu wali kota dan wakilnya, sekretaris daerah sekda, Dandim, Danlanud, Danbrigif juga seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman selaku Ketua Tim Gugus Tugas Covid 19 menjelaskan pemanggilan oleh dewan merupakan agenda rutin yang sudah biasa.
“Intinya ini sudah menjadi agenda rapat, hal yang biasa dilakukan oleh DPRD sebagai wakil rakyat untuk menanyakan hal hal tertentu yang menjadi kebijakan tim gugus tugas yang belum di sampaikan,” ungkap Budi.
Budi mengaku telah menyampaikan terkait PSBB tahap pertama hingga ke tiga, penyekatan, mobilisasi, juga penjelasan tentang refocusing anggaran untuk Covid 19 diluruskan BTT di alokasikan Rp 66 Milyar.
Terkait Rp 42 Milyar untuk bansos, Budi menyebut, sisanya untuk kegiatan kegiatan dan anggrannya masih tersisa. Walaupun ada Rp 15 M, hanya repocusing pergeseran kegiatan yang ada di beberapa kegiatan dinas,dan harus dirubah kepada kegiatan Covid 19.
“Termasuk bantuan sosial ke masyarakat, dilapangan seakan menjadi kisruh karena memang data data yang sudah dihimpun dari masyarakat sudah di bagi oleh provinsi. Tercatat 51 ribu lebih oleh Kemensos, 35 ribu oleh Provinsi dan 17 ribu oleh Kota Tasikmalaya, tapi fakta dilapangan berbeda,” jelasnya.
Budi menilai sesuatu yang wajar, karena ketika sedang berjalan sudah ada penetapan, tiba tiba Kemensos memberikan peluasan penerima BNPT 19 ribu lebih KK, berarti pengambilan data yang non DTKS.
“Maka tiba tiba di lapangan ganda, Budi pun berpesan kepada masyarakat untuk bersabar dan tetap menjamin tidak ada duplikasi,” harapnya.
Budi menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan PT Pos, dan bantuan dari Kemensos yang 51 ribu KK sudah keluar 11 ribu lebih serta sudah dua kali menurunkan bantuan dengan sasaran yang sama
“Sudah terdektesi gambaran double nya, nanti di cek lalu di evaluasi (bantuan) Kemensos di tanggal 18 Juni yang tidak tertangani telah sepakat untuk dibantu kota, walaupun dengan berbeda nominal,” pungkasnya. Suslia.
