Kota, Wartatasik.com – Panitia khusus (Pansus) Raperda UMKM bersama komisi II di gelar di ruangan badan musyawarah (Banmus) gedung DPRD Kota Tasikmalaya, kamis (28/05/2020).
Ketua Pansus Raperda UMKM Thahtja Pandawa ditemui wartatasik.com menjelaskan, ini adalah raperda insiatif yang dulu diusulkan kepada para pelaku usaha mikro, dan langsung disampaikan kepada perda dan di setujui lalu di paripurnakan.
“Raperda ini adalah usaha baru bagi pelaku usaha mikro, karena mereka diberdayakan dan dikembangkan terus dilindungi melalui perda,” ungkapnya usai pimpin rapat, Kamis (28/05/2020).
Thahtja berharap usaha mikro ini berjalan lebih maju dan bisa membawa perekonomian Tasikmalaya ke arah lebih baik lagi.
Sebab terangnya, para pelaku usaha mikro ini sudah banyak jumlahnya yaitu sekitar 4 ribu sehingga bisa mempercepat roda perekonomian di Kota Tasikmalaya.
“Kedepan publik hiring di tanggal 4 Juni 2020, finalisasi, sosialisasi kepada fraksi, konsultasi kepada provinsi, dan target paling telat akhir Juni atau awal Juli sudah harus diparipurnakan,” paparnya.
Ia berpesan kepada Pemkot Tasikmalaya setelah ini harus ditindaklanjuti dengan terbitnya perwalkot, paling telat setahun setelah diparipurnakan menjadi Perda, dan akan terbit perwalkotnya.
“Karena ujung tombak daripada Perda ini setelah juklak juklisnya di terjemahkan lagi oleh perwalkot, maka para OPD yang melaksanakannya,” tutur Thahtja
Ia mengatakah, bahwa dukungan dewan kepada OPD tidak perlu khawatir, karena yang menetapkan anggaran itu ada tim TAPD dan Banggar. Adapun lanjutnya, konsekuensi dari setiap perda adalah mengeluarkan dana.
“Jika memang untuk kemajuan usaha mikro untuk membayar honor tenaga ahli, nilai tenaga ahli tidak sebanding dengan nilai manfaatnya nanti. Dorongan DPRD kepada para pelaku usah mikro harus menyambut regulasi ini menjadi suatu regulasi yang membantu mereka. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara marketnya,” pungkasnya. Suslia
