Kota, Wartatasik.com – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialihkan menjadi tunai melalui PT Pos cabang Indonesia menyisakan polemik kegaduhan.
Pasalnya, PT Pos Indonesia yang semula ada kesepakatan dalam penyaluran dengan Karang Taruna, akan tetapi dilapangan tidak mengindahkan itu, ironisnya jangankan kerjasama komunikasi saja tidak ada.
Lantaran itu, puluhan massa dari kepengurusan Karang Taruna Kota Tasikmalaya mengadu ke DPRD kota Tasikmalaya guna meluapkan kekecewaan terhadap PT Pos, Selasa (15/03/2022).
Dalam audiensi tersebut, sejumlah Koodinator Lapangan Front Penjaga Karang Taruna menyebut, pihaknya terkena getah atas kegaduhan masyarakat dalam penyaluran BPNT.
Bukan hanya itu, aksi massa meminta kepada PT Pos untuk meminta maaf kepada Karang Taruna dan Publik. Bahkan, Karang Taruna juga meminta PT Pos harus transparan berkenaan dengan penyaluran BPNT agar tidak menimbulkan fitnah.
Menyikapi itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH menjelaskan,
minggu lalu pimpinan dan anggota Banmus berserta Ketua Komisi sudah melakukan Rakor dengan Sekda, Kadinsos dan Inspektorat.
“Tapi, kami malah mendapat informasi lagi dari Karang Taruna tentang penyaluran BPNT oleh PT Pos yang menimbulkan kegaduhan. Adanya permasalahan yang disampaikan oleh Karang Taruna, kami akan kembali mengadakan Rakor,” terang Aslim.
“DPRD akan melakukan Rakor lagi dengan Walikota, Sekda, Dinas terkait dengan mengundang Kepala PT Pos cabang Tasikmalaya dan Pengurus Karang Taruna,” tutup Aslim. Suslia.
