Kota, Wartatasik.com – Aksi ulah brandal motor yang muncul lagi di wilayah hukum Kota Tasikmalaya menuai reaksi keras dari masyarakat.
LSM Gabrutas diketuai Agus Tono mengadakan audensi dengan pihak-pihak OPD terkait, Polres, Kodim sampai pemerintahan terbawah yaitu kelurahan ikut dihadirkan juga.
Audiensi diterima oleh ketua DPRD Aslim. SH, wakil ketua tiga Mamat Rahmat, Ketua Komisi satu H. Dayat, Ketua Komisi tiga Bagas Suryono, ketua komisi empat Dede Muharam beserta anggota DPRD lainnya di ruang paripurna, Selasa (10/02/2020).
Ketua DPRD Aslim saat ditemui sesudah audiensi, mengapresiasi LSM Gabrutas yang sangat positif, berarti masyarakat sangat peduli terhadap keamanan dan kenyamanan dan persoalan ini akan dibawa untuk dirempugkan dengan pemerintah kota.
“Kami berharap Kota Tasikmalaya, kota santri, industri iklimnya ingin aman dan nyaman. Kalau dilihat dari kinerja pihak kepolisian sudah bagus, luar biasa dan apresiasi tinggal ditingkatkan lagi, apalagi dibawah kepemimpinan kapolres sekarang,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan dari Polres Kabag Ops Kompol Suhet menyebut, audiensi LSM Gabrutas adalah positif dan tujuannya juga postif demi keamanan.
“Ini sifatnya audiensi dengan DPRD, jadi DPRD dengan mekanisme yang ada nanti akan mengundang OPD dan pihak terkait untuk merumuskan tuntutan yang dipenuhi atau tidak. Dan harapan kami tentunya masyarakat Tasikmalaya kota dapat merasakan keamanan, ketertiban dan kondusif,” harapnya.
Ditempat sama, pembina LSM Gabrutas Nanang Nurjamil menyampaikan 12 tuntutan dan sudah diserahkan ke pimpinan. Nanang menjelaskan, masyarakat merasa terancam dari brandalan bermotor, sehingga pihaknya ingin pihak negara ada disini setiap ada kejadian.
“Kami ingin membentuk tim jaga lembur (Jalur) terdiri rt/rw ormas/lsm, karangtaruna, kepemudaan, ibu-ibu, santri dan ulama dan kendali kordinasinya tetep berada di polsek dan koramil,” paparnya.
Tupoksi dari jalur ini terang Nanang, untuk mencegah, mengawasi, mengendalikan tapi tidak pada tindakan. Selain itu terangnya, Nanang mengusulkan pihak polsek atau polres menyediakan saluran online sehingga memudahkan untuk melaporkan setiap kejadian sehingga cepat mendapat respon dan cepat.
“Tingkat kerawanan ini sudah diluar batas, fakta dari korban takut untuk melapor, mudah-mudahan hasil dari audiensi dan disapakati akan ditindaklanjuti dalam musyawarah mengenai teknis dan regulasi, nantinya kita akan agendakan lagi pertemuan-pertemuan mengenai teknis,” pungkasnya.
Hasil dari investigasi LSM Gabrutas terdapat 23 titik rawan dan pemerintah harus menyiapkan cctv dan PJU dan cctv ini monitornya bisa di polsek atau polres, sehingga peristiwa dapat terekam dan bisa memudahkan untuk melakukan penindakan. Suslia.
