Kota, Wartatasik.com – Dalam rangka mengisi peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 27, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Pusat memiliki program sejuta akseptor.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Dra Hj Nunung Kartini mengatakan, tiap kabupaten dan kota seluruh Indonesia memiliki target dalam pelayanan akseptor.
Dijelaskannya, dari program sejuta akseptor pusat tersebut di break down ke provinsi lalu di break down lagi ke kabupaten atau kota. Lalu untuk mendukung program tersebut Kota Tasikmalaya memiliki target sendiri dari BKKBN Provinsi Jawa Barat.
“Kota Tasikmalaya memiliki target 6376 akseptor KB dari BKKBN Provinsi Jawa Barat. Saat ini sudah tercapai 95 persen. Kami optimis bisa tercapai target di tanggal 29 Juni 2020 bertepatan peringatan Harganas ke 27,” ucap Hj Nunung diruang kerjanya, Jumat (26/06/2020).
Dijelaskannya, meski ditengah pandemi Covid 19, tapi DPPKBP3A terus bertugas dengan menggalakkan mengajak masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana, sebab sudah menjadi tupoksinya dalam pengendalian penduduk di Kota Tasikmalaya.
Hj Nunung menyebut, dari ribuan akseptor tersebut buka yang baru dipasang, melainkan ada yang ganti cara misalnya dari suntik ke IUD, sehingga tercatat jadi akseptor AB (baru) dan tersebar seluruh alat kontrasepsi seperti Iyus, pil, kondom, suntik, Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) yang ditargetkan.
Baca juga:
Ibu Hamil di Kota Tasik Melonjak 105% di Masa Pandemi, DPPKBP3A: Data Sebenarnya ini..!
“Kota Tasikmalaya didominasi oleh pengguna akseptor IUD. Karena kontrasepsi ini mantap, rawan DO (Drop Out) nya sangat minim dibanding dengan pil KB. Sebab ketika lupa minum pil, laku berhubungan dengan suami di masa subur, resiko kehamilan tinggi,” papar wanita murah senyum ini.
Pada saat pandemi lanjut Nunung, pernah ada himbauan pemerintah jika yang ke puskesmas itu harus benar warga yang sakit, lantaran itu pelayanan KB dialihkan dulu dengan kondom dan pil,
karena rawan terpapar Covid 19.
“Ketika masuk ke new normal, Alhamdulillah pelayanan KB dilanjut dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sekarang bisa melaksanakan pelayanan KB baik di faskes pemerintah maupun swasta,” tuturnya.
Pihaknya pun terang Nunung, dalam melaksanakan tugas terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, pasalnya harus dengan standar kesehatan dan menggunakan SOP pelayanan selama pandemi.
“Harus janji dulu dengan petugas kesehatan, kapan mau dilayani jam berapa dan dimana, serta diatur juga jadwalnya. Terus dari Pelaksana Lapangan (PL) KB mengubungi kader jika ada pelayanan, jadi tidak ada kerumunan,” bebernya.
Kendala di lapangan, Nunung mengaku hanya di sumber daya manusia, sebab tenaga PLKB terbatas, terlebih sejak beberapa tahun kebelakang hanya ada penambahan satu tenaga, itupun pengangkatan dari BKKBN pusat.
“Kami tidak ada perekrutan besar besaran. Jumlah PLKB hanya 23 orang ditambah 30 tenaga penggerak desa. Itu merupakan relawan yang dikasih SK oleh Gubernur. Tugasnya itu, mereka harus memegang satu kelurahan,” ujarnya.
Nunung bersyukur, dukungan dari dukungan dari tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan, karena tidak memiliki dana untuk pembelian alat pelindung diri (APD), sedangkan banyak bidan yang minta proteksi diri.
Selain itu, jajaran TNI juga ikut serta berperan aktif dalam program BKKBN ini, sehingga banyak dukungan dari berbagai pihak.
“Ada program bakti TNI KB, progam ini terpadu, jadi BKKBN pusat kerjasama dengan. Panglima TNI, lalu ditindaklanjuti ke tingkat kabupaten dan kota. TNI ikut sosialisasi dan advokasi masyarakat akan pentingnya program KB,” pungkas Nunung. Redi
