Kota, Wartatasik.com – Kabar gembira, Program kartu pra kerja yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai wujud kepedulian negara terhadap rakyatnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tasikmalaya Rachmat Mahmuda SE MM., mengatakan, persiapan kartu pra kerja pihaknya sudah menerima surat dari Disnaker Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan pendataan potensi calon pencari kerja.
Nantinya terang Rachmat, dimana potensi database ini merupakan suatu indikator untuk alokasi banyaknya kartu pra kerja masing masing kabupaten atau kota.
Disinggung jumlah kuota, sampai saat ini sebut Rachmat, belum ada jumlah indikator setiap daerah itu dapat berapa.
“Namun secara umum digambarkan makin banyak jumlah pencari kerja, makin banyak juga alokasi yang diberikan kartu prakerja,” ungkapnya saat ditemui Wartatasik.com diruang kerjanya, Selasa (17/03/2020).
Sistim kartu kerja ini dialokasikan secara nasional dengan total dua juta kartu pra kerja yang dibagi menjadi dua yaitu 1,5 juta kartu untuk umum dan 500 ribu kartu khusus dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja.
“Yang lima ratus ribu ini dibagi lagi. Pertama untuk potensi dampak korban PHK, WNI yang baru pulang (TKI) dan penyandang disabilitas,” papar Rahmat.
Hasil rapat kemarin, Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi dari yang lima ratus ribu untuk korban PHK. Adapun saat ini sedang dilakukan pendataan. Disnaker Kota Tasikmalaya pun sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk alokasi kartu prakerja ini.
“Kami juga sudah menghubungi badan serikat pekerja, termasuk PHK dari perusahaan luar, asal yang bersangkutan itu orang Kota Tasikmalaya. Ini sebagai data yang diprioritaskan,” ucapnya.
Lanjut Rachmat, untuk dapat kartu pra kerja, syaratnya sangat mudah yaitu WNI, minimal 18 tahun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, seperti kuliah, sekolah dan lainnya dan terakhir itu prioritas warga yang kena PHK.
Rahmat mengaku, Disnaker Kota Tasikmalaya sudah mendapatkan informasi, namun ini belum penetapan, namun sedang menunggu keputusan Menteri Perekonomian.
“Satu orang akan diberi biaya pelatihan, tiga juta sampai tujuh juta per bulan,
misalnya untuk pelatihan bahasa itu, biayanya berapa? Lalu kemarin itu, ada juga informasi, maksimal lima juta, namun diterima oleh tempat lembaga pelatihan, tidak bisa diuangkan,” bebernya.
Rachmat menjelaskan, warga yang memegang kartu prakerja akan M
mendapatkan insentif Rp 500 ribu selama mereka menunggu bekerja. Selain itu, akan diberikan juga biaya survey Rp 150 ribu.
“Itupun setelah ikut pelatihan, melamar kerja, apa mereka kerja atau wirausaha, ada survey. Namun kepastian bisa rubah, kita masih menunggu,” tuturnya.
Untuk mendapatkan kartu prskerja ini, mulai pendaftaran secara online dengan website khusus yaitu kartuprakerja.co.id tapi saat ini belum diluncurkan. Setelah itu, nanti ada seleksi dengan ragam pertanyaan, namun sifatnya ringan.
“Ada empat Balai Pelatihan Kerja (BLK) yaitu milik pemerintah, LPK milik swasta, BLK milik perusahaan, dan BLK milik komunitas/pesantren. Kami buat surat supaya BLK tersebut mendaftarkan diri ke sistem tenaga kerja ke Jakarta. Nanti diberikan pin, web nya milih untuk ikut program apa,” pungkas Rachmat. Asron
