Kota, Wartatasik.com – Dalam rangka evaluasi kinerja Dinas Sosial di tahun 2022 dan proyeksi di tahun 2023, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial, Jumat (27/01/2023)
Ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi IV di tahun 2022 salah-satunya terkait database yang belum selesai sekalipun bantuan dari kota, propinsi, pusat belum bisa menurunkan angka kemiskinan.
Hal itu dikatakan sekretaris komisi IV Ahmad Junaedi Sakan usai kunjungan kerja ke Dinas Sosial di ruang fraksi PKB kantor DPRD kota Tasikmalaya.
“Komsi IV mendorong Dinsos supaya database-nya jelas dan angka kemisikinannya jelas bantuan yang ada supaya sesuai peruntukannya dengan yang berhak menerima,” ungkapnya.
Pihaknya berharap kedepan supaya dilakukan musyawarah kelurahan untuk mengetahui bantuan yang selama ini sesuai kondisi penerima bantuan tersebut.
Komisi IV pun lanjut Bang Jun sapaan akrabnya, mendorong Dinsos supaya bisa berkolaborasi dengan beberapa OPD, baik terkait rutilahu.
“Karena ada beberapa rumah yang roboh walaupun ranahnya ada di Perwaskim, tapi temuan itu ditemukan Dinsos yang turun ke lapangan,” ujarnya.
Terkait dengan database lanjutnya lagi, supaya berkolaborasi dengan Disduk terkait kesehatan JKN KIS, Komisi IV mendorong supaya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit selaku penangungjawab Kesehatan bagi warga yang menggunakan layanan JKN KIS.
“Yang menjadi evaluasi kita, semoga ada peningkatan pelayanan, juga ada kemajuan di tahun 2023 ini terkait dengan urusan kesosialan yang dinaungi oleh Dinas Sosial,” imbuhnya.
Terkait bantuan, tandas Jun, database-nya memang sudah ada dan Dinsos hanya menyalurkan, “Kami berharap supaya di tinjau kembali, mungkin saja ada yang berhak menerima tapi tak menerima atau sebaliknya,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial, Hendra Budiman Raksanagara S.Pi.MP merasa termotivasi dengan adanya kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.
“Dengan kunjungan Komisi IV ke dinas sosial menambah motivasi dinsos untuk meningkatkan kinerja dan supaya bagaimana program program nasional supaya berjalan dengan baik itu terkait evaluasi di tahun 2022,” ucapnya.
Untuk di tahun 2023 ini lanjut Hendra, bagaimana sama-sama menurunkan angka kemiskinan terkait bantuan kota propinsi dan pusat, kenapa hingga saat ini belum bisa menurunkan angka kemiskinan?
“Karena itu yang menentukan angkanya bukan Dinas Sosial melainkan BPS, tetapi paling tidak kami membantu apa yang bisa dibantu,” ungkapnya.
Seperti halnya, katanya, kemarin juga pengajuan 3500 orang dan baru terealisasi 1037 anak yatim, “Pada intinya Dinsos senantiasa berkomitmen kepada orang-orang tidak mampu memerlukan jaminan perlindungan rehabilitasi dan pelayanan sosial,” ucapnya.
Untuk 2023 juga jelas Hendra, ada update data bagai gayung bersambut, Kemensos juga, “Jika DTKS yang sudah mampu kita delete yang tidak mampu dan belum mendapat bantuan kita masukan, “Kebetulan kemarin, pegawai Dinsos baru mendapatkan pelatihan dari kementerian,” tandas Hendra. Sus
