Kota, Wartatasik.com – Persoalan vaksinasi anak, sertifikat palsu vaksin kosong hingga Demam Berdarah Dangue (DBD) jadi materi pemanggilan sejumlah dinas oleh Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Gilman Mawardi mengaku sudah mewanti-wanti dari awal pelaksanaan vaksinasi di tingkat SD dan MI ini, dan meminta ke dinas terkait memastikan anak harus didampingi oleh orang tua.
“Screening yang benar sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk masalah terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ini,” kata politisi Gerindra ini, Senin (24/01/2022).
Lalu kata Gilman, masalah DBD ini ketika masa inkubasi tidak memperlihatkan gejala, bahkan ketika dilakukan tes juga tidak muncul, jadi ada fase-fasenya.
“Beda lagi dengan covid-19, ketika dilakukan tes hasilnya langsung muncul positif atau negatifnya, nah kebetulan sekarang itu lagi mewabah DBD di Kota Tasikmalaya,” jelas Gilman.
Ia menjelaskan, meski masyarakat mempunyai pandangan lain karena menilai anak itu sehat setelah di vaksin tapi langsung sakit dan meninggal. Itu
beda pandangan secara medis, bahwa anak tersebut positif setelah dilakukan NS I.
“Kemudian terkait sertifikat palsu atau vaksin kosong, tadi kami sudah meminta klarifikasi langsung ke Dinas Kesehatan hanwa harus entri dulu kemudian dilakukan itu untuk percepatan pengadminitrasian.
“Saking banyaknya peserta yang di vaksin, sehingga tim bagian administrasi mungkin berinisiatif, jadi dibuatkan sertifikat terlebih dahulu, namun anak tersebut ternyata ada kendala, artinya belum tervaksin tapi sertifikat sudah keluar,” ucap Gilman.
Dirinya khawatir, situasi tersebut salah prosedural tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menjualbelikan sertifikat vaksin.
“Kalau melihat kondisi, saya pun sudah memastikan kepada Dinas Kesehatan jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat menyebut, ada beberapa pembahasan terkait vaksinasi Covid-19 pada anak, sertifikat vaksin, pelayanan rumah sakit dan juga kondisi pencabulan pada anak.
“Tapi itu bukan ranah Dinkes, jadi ada di Komisi Perlindungan Anak. Adanya kejadian anak meninggal seusai dilakukan vaksin, setelah dilakukan proses investigasi dari mulai tingkat Dinas Kesehatan Kota Tasik kemudian tingkat provinsi, dan Komnas KIPI,” jelasnya.
Uus melanjutkan, untuk yang meninggal kemarin hasilnya sudah keluar bahwa memang ini insiden KIPI, yang mendasari penyakitnya yakni Demam Berdarah Akut.
“Alhamdulillah dengan pihak keluarga sudah berkomunikasi terkait pembiayaan juga tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang mana sudah diselesaikan kepada pihak Rumah Sakit,” ujar Uus.
Menurutnya, kondisi di sekitar Purbaratu ternyata banyak jentik, ada 10 kasus DBD di wilayah anak tinggal serta di sekolahnya pun didapati jentik nyamuk yang mana ini merupakan hasil investigasi secara komprehensif.
“Ini akan ditindaklanjuti dengan membuat surat edaran kepada Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk pembersihan sarang-sarang nyamuk,” tutur Uus.
Kemudian, terkait sertifikat vaksin sebetulnya perlu diluruskan tidak ada kaitannya sertifikat palsu ataupun vaksin kosong.
“Kemarin saya sudah cek di Sinas Kesehatan, karena yang mempunyai akses ke NAR tidak hanya Dinas Kesehatan, yang bisa akses dari klinik secara vertical dan rumah aakit untuk menginput data vaksin,” paparnya.
Sebagai informasi, data vaksin itu akan masuk dulu ke New All Record (NAR) kemudian masuk ke Peduli Lindungi dan akan terbit sertifikat vaksin. Lalu, hasil koordinasi ternyata ada kejadian di satu atau dua SD, itu tujuannya tidak ada maksud memalsukan sertifikat apalagi untuk menyuntikan vaksin kosong.
“Sehari sebelumnya melakukan entri data, dan itu akan dilakukan vaksin di hari berikutnya, apabila belum ada yang di vaksin, nah ini konsekuensinya pelaksana vaksin harus mendatangi sekolah tersebut atau melakukan home visit untuk melaksanakan vaksin di rumah yanh sudah terentri datanya,” jelas Uus.
Ia berharap, kedepan tidak akan terjadi lagi, walaupun tujuannya baik mempermudah dan mempercepat pekerjaan, akan tetapi menjadi polemik dan memang kalau tidak hati-hati ini akan ada yang terlewat dilaksanakan vaksin.
Uus mengakui, sudah ada beberapa kekhawatiran efek samping dari vaksin covid-19 untuk anak kemudian ada diskriminasi. Namun, pihaknya sudah pastikan terkait hal tersebut tidak ada paksaan untuk menjalankan vaksin.
“Karena tingkat partisipasi masyarakat di Kota Tasikmalaya cukup baik, sehingga kita memandang edukasi dan penyuluhan saja sudah cukup,” pungkasnya. Asron.
