Kota, Wartatasik.com – Warung Komunikasi Diskusi Permasalahan (Warkop) Tasikmalaya bahas soal mencari solusi optimalisasi pelayanan RSUD dr Soekardjo di Aula gedung serba guna DPRD kota Tasikmalaya Sabtu, (24/10/2020).
Selain wakil ketua dewan dan Direktur RSUD dr Soekardjo, diskusi ini melibatkan sejumlah unsur diantaranya kepala BPJS Kesehatan, Kadis Kesehatan para mahasiswa, forum, guru honorer serta tamu undangan lainnya.
Ketua komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam sangat mengapreseasi adanya kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh Warkop Tasik, sebab mampu membantu pemerintah memberikan solusi.
“Apreseasi yang setinggi tingginya, ini sebuah kegiatan yang kreatif dan inovatif membantu pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik persoalan di rumah sakit, terutama untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Dede berharap persoalan yang diutarakan ada terobosan dan solusi terbaik kepada msyarakat. Apalagi dengan adanya regulasi baru dari pusat, maka regulasi yang ada dimaksimalkan hingga lebih baik.
“Ya, dari pengelolaan RS kemarin di berikan otonom ke RS dan dinkes punya tanggung jawab moral untuk melakukan yang terbaik dari kondisi sekarang,” ujar Dede.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Wasisto menjelasakn perihal CT-scan yang saat ini mengalami erorr dan masih dalam perbaikan,” Saat ini RSUD bekerjasama dengan RSI, maka siapapun yang di CT-scan disana gak usah bayar biar, kami yang bayar,” ungkapnya.
Lanjut Wasisto, RSUD dr Soekardjo juga menjembatani apabila ada hal hal yang tidak diinginkan dari pihak RSI ataupun dari pihak RSUDnya,” maka jangan segan segan untuk melapor ke RSUDnya ataupun kepada wadir RSUD,” ucapnya.
Di tempat sama Kepala Dinas Kesehatan dr Uus Supangat menyebut, acara ini adalah momen bagus dan merupakan suatu hal yang bermanfaat buat pihak dinkes, bahwa kalau tahun 2021 RSUD menjadi unit pelaksana teknis dinkes.
“Ini akan memberikan warna baru jika memang ada yang harus diperbaiki, kita perbaiki yang belum selesai, kita selesaikan,” tutur Uus.
Menurutnya, secara fasilitas fisik atau medikal, pelayanan kesehatan di kota Tasikmalaya sudah memilikinya, tapi tinggal mengoptimalkannya saja. Uus menilai, lebih cenderung kepada manajemen dan pengelolaan rumah sakit.
“Semoga bisa dapat salinan rekomendasi dari forum ini, sehingga bisa menjadi bahan untuk mengkaji dengan RS terkait secara mendalam yang dikeluhkan pada diskusi ini,” harapnya.
Dijelaskan Uus, walaupun RSUD sekarang berada di bawah dinkes, tapi itu tidak akan merubah pola struktur BLUDnya, karena RSUD tetap menjalankn operasionalisasinya seperti biasa, termasuk keuangannya.
“Cuma dinkes kalau selama ini hanya melaksanakan pengawasan dan pembinaan kebijakan makro saja, justru setelah berada di bawah dinkes, RS punya satu kesempatan untuk masuk ke aspek kebijakan mikronya, termasuk sistem manajemennya,” tutur Uus.
Ia berharap, kedepannya bisa memberi warna baik dan untuk BPJS Kesehatan dengan RS ada MoU tersendiri. Namun selagi sesuai dengan koridor yang disepakati,” Semoga tidak ada salah satu yang dirugikan,” jelasnya.
Mengenai keterlambatan pembayaran, Uus mengaku sudah diklarifikasi oleh BPJS dan seharusnya kedepan keterlambatan pembayaran tidak terjadi lagi, hal itu karena BPJS sudah bermitra dengan bank penjaminnya.
“Jadi kapanpun RSUD mengklaim itu sebetulnya bisa dibayarkan, tinggal sejauh mana kecepatan RSUD mengaklaimnya, semoga diperkuat juga,” pungkasnya. Suslia.
