Kota, Wartatasik.com – Dilansir sebelumnya terkait dengan ngambangnya pembangunan gedung Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya di kawasan Dinas Perhubungan, tepatnya di Jl. Ir. H. Djuanda ini mengundang beragam pendapat dari berbagai pihak, salah-satunya dari Ketua LSM TRINUSA, Dede Sukmajaya.
Dede menegaskan bahwa tersendatnya pembangunan sarana gedung pemerintah itu lantaran diduga tidak matangnya konsep pembangunan awal, bahkan patut diduga adanya unsur korupsi dalam alokasi anggaran pembangunan tersebut lantaran dilihat dari besarnya biaya yang diterapkan di tahun 2020 lalu sebesar Rp 1,4 miliar hanya untuk menanam tiang pancang dan struktur bawah saja, itu pun masih belum selesai.
“Mandegnya pembangunan gedung Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya menandakan Pj. Wali Kota sebagai orang yang mempunyai kebijakan tidak memperhatikan bahkan jauh dari upaya untuk dapat menyelesaikan pembangunan tersebut pada masa jabatannya sekarang ini,” ujarnya, Senin (18/09/2023).
Katanya, terlihat tidak serius era kepempinan Pj. Wali kota sekarang ini. Bukan hanya itu, kalau berbicara soal kinerjanya masih banyak hal berkaitan dengan pembangunan yang tersendat waktu, misalnya saat anggaran hibah yang bersentuhan dengan masyarakat langsung itu pun sulit untuk bisa direalisasikan.
“Belum lagi permasalahan yang digadang-gadangkan dapat menuntaskan soal sampah, buktinya tidak ada. Makanya kenapa saya katakan bahwa kinerja Pj. Wali kota tidak memenuhi syarat dalam kiprahnya membangun kota Tasik,” beber Ded.
Disebutkannya, sejatinya pimpinan daerah sekalipun sebagai Penjabat bukan jabatan politis tetap harus bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, melaksanakan dan melanjutkan arah kebijakan pimpinan terdahulu. “Sejatinya seperti itu kan?,” tuturnya.
Baca juga: Diskominfo berharap Ada Kelanjutan Pembangunan Gedung: Kami akan Koordinasi dengan DPUTR
“Dan itu sangat wajar bilamana berbagai elemen masyarakat bersuara kritis terhadap Pj. Wali kota saat ini,” ucapnya.
Ingat, katanya, bukan hanya gedung Dinas Kominfo saja, tapi Rumah Dinas Wali Kota juga mangkrak. Entah bagaimana kondisinya saat ini, yang jelas pimpinan daerah jangan terlalu santai dan abai terhadap arah kebijakan pimpinan sebelumnya.
“Jadi, sangat wajar jika Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyelidiki mangkraknya pembangunan ini,” tandasnya. Asron
