Kota, Wartatasik.com – Mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani merupakan suatu keharusan mendesak dalam mempercepat pembangunan daerah. Birokrasi yang bersih bukan hanya menciptakan lingkungan kerja yang etis dan transparan, tetapi juga menjadi pondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks pemerintahan daerah, urgensi ini semakin terasa karena birokrasi yang bersih tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat dari Klaster Riset Policy, Governance, and Administrative Reform (PGAR) dan Kalster Riset Democracy and Local Governance (DeLOGO) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) berkolaborasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani di Kota Tasikmalaya.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung di Ruang Pertemuan Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya,pada Kamis, 28 Desember 2023 kemarin.
“Peran administrasi publik yang bersifat proaktif, memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan beretika sangat dibutuhkan untuk mewujudkan good governance. Seorang administrator dikatakan memiliki etika jika dapat menjalankan tugas yang positif dan tidak membahayakan masyarakat yakni dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan lainnya,” ungkap Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara FIA UI.
Pada dasarnya, lanjut Prof. Teguh, pemerintah daerah dapat mencapai good governance jika penyelenggara pemerintah sebagai pemimpin rakyat dapat mencontohkan pengimplementasian etika dan integritas yang baik.
Pemerintah, kata Prof. Teguh, dikatakan memiliki integritas jika dapat melakukan pekerjaannya dengan jujur, kompeten, dan dikerjakan secara sepenuhnya. Etika dan Integritas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah berimplikasi pada pencapaian Good Governance.
Lanjutnya, (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) yang terdiri dari tingkat kepatuhan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.
Sementara, Dr. Muh Azis Muslim, M.Si selaku Dosen FIA UI, mengatakan bahwa sebagai kota yang memiliki berbagai wisata (Situ Gede, Batu, Bangkong, Taman Wisata Karang Resik, dsb) dan infrastruktur yang memadai, potensi Kota Tasikmalaya seharusnya dapat dioptimalkan.
“Melalui peran pemimpin yang memiliki kompetensi abad 21 dan agile dalam beradaptasi dengan disrupsi teknologi. Pemimpin harus mampu untuk dapat melakukan reformasi birokrasi menuju Good Governance,” katanya.
Demi mencapai Good Governance, kata Dr. Muh Azis, pemerintah perlu melakukan kinerja yang berorientasi pada hasil yang terdiri dari outcomes, performance indicators, penetapan target, dan program follow result yang jelas.
“Kami menyampaikan bahwa akuntabilitas juga merupakan hal yang sangat krusial untuk mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran,” ujarnya.
Lanjutnya, kolaborasi sangat diperlukan di dalam proses penyelenggaraan pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait program-program reformasi birokrasi yang masih redundant dan memiliki mentalitas silo antar aktor. Reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya dapat dilakukan melalui beberapa langkah.
Yaitu (1) pemerintah daerah harus dapat memetakan masalah dan merumuskan kinerja; (2) penyempurnaan perumusan outcome di seluruh unit di Kelurahan; (3) pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, budget reform, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, “Dan (4) pemberian reward dan punishment terhadap setiap unit,” ungkapnya.
Kemudian, Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si. sebagai salah satu Tim Pengabdian Masyarakat sekaligus Dosen FIA UI mengungkapkan bahwa Inovasi menjadi unsur prominen untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya oleh Pemerintah Daerah. Ia menekankan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan titik strategis untuk membangun good governance. “Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat merupakan penopang dalam mencetuskan inovasi-inovasi pelayanan publik,” katanya.
Selain itu, para peserta pengabdian masyarakat ini juga diberikan pemahaman mengenai cara mengidentifikasikan masalah dengan beberapa tahapan yaitu analisis pemangku kepentingan, analisis masalah, analisis objektif, dan pemilihan alternatif yang disampaikan langsung oleh Marcel Angwyn, MPA yang merupakan tim pengabdi FIA UI.
“Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana aksi yaitu perlu untuk mengedepankan partisipatif dan memfokuskan pada penyelesaian yang berbasis masalah dengan memperhatikan modalitas utama instansi dan daerah,” ungkapnya.
Setelah menyampaikan materi, lebih lanjut terdapat pendampingan yang dilakukan oleh para fasilitator ahli untuk memberikan pendampingan kepada para peserta kegiatan ini untuk praktik secara langsung membuat rencana aksi dengan pendekatan kerangka logis.
Sesi Focus Group Discussion (FGD) dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompok didampingi oleh Cempaka Mulia, MPA selaku dosen FIA UI; Tyas Wida Handoko, M.Sc dan Lintang Shafa selaku mahasiswa FIA UI, ketiga mendampingi para peserta untuk mengelaborasi lebih dalam masalah utama dan merancang rencana aksi yang selanjutnya menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan hasil diskusi didapatkan 3 masalah utama yaitu (1) tingkat prevalensi stunting yang tinggi; (2) pengelolaan limbah sampah; dan (2) program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Masyarakat secara aktif dan partisipatif memberikan saran dan masukan atas ketiga permasalahan tersebut dan berhasil merancang suatu solusi dan rencana aksi yang selanjutnya dapat menjadi suatu rekomendasi bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Dalam tempat dan kesempatan yang berbeda Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E selaku Walikota Tasikmalaya mengungkapkan bahwa kegiatan pengmas kolaborasi ini dapat berdampak baik bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk semakin berupaya untuk menciptakan good governance.
“Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PGAR dan DeLOGO FIA UI ini, kami semakin memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani,” kata Dr. Cheka.
Camat Kawalu Iing Sugriman, S.STP M.Si. juga mengungkapkan dalam sambutan pembuka bahwa kegiatan ini juga sangat berguna bagi seluruh kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya khususnya Kecamatan Kawalu untuk dapat menerapkan cara tata kelola yang baik untuk mewujudkan campaign Kota Tasikmalaya yang diantaranya adalah isu pengentasan kemiskinan, penanganan persampahan, stunting dan juga inflasi.
Ia mengatakan bahwa langkah pertama dalam mewujudkan keempat hal tersebut adalah dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai tata kelola.
Selain itu, turut berpartisipasi sebagai Tim dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yaitu Debie Puspasari, MPA selaku dosen FIA UI dan Novi Numayni, S.Sos. selaku staf tenaga kependidikan FIA UI. Dalam kegiatan ini, peserta terdiri dari 50 orang Aparatur Kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan Kawalu.
Sebagai informasi, PGAR merupakan salah satu klaster riset FIA UI yang memiliki fokus studi pada pengembangan keilmuan, advokasi, riset, serta diskusi pada isu publik dalam tataran New Institutionalism, Dynamic Governance, Whole of Government, Continental European Public Administration, Anglo-american Public Administration, dan Non-western Public Administration.
Sedangkan, DeLoGo merupakan klaster riset yang bertujuan untuk menjadi wadah pertukaran ide, gagasan, dan hasil kajian terkait dengan pemerintahan daerah yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi kebijakan pemerintahan daerah. Red.
