Kota, Wartatasik.com – GJKT (Gerakan Jaga Konstitusi Tasikmalaya) datangi Gedung DPRD Kota Tasikmalaya untuk pertanyakan kelanjutan masalah Lingkar Utara (Lingkut), Mangin dan adanya indikasi korupsi yang akut di tiap Dinas di wilayah Kota Tasikmalaya yang tak kunjung usai, bahkan menjadi akumulasi dari kepemimpinan terdahulu sampai sekarang sehingga ada penumpukan kasus yang tak berujung.
“Kami dari GJKT menuntut adanya tindakan untuk penuntasan atas permasalahan yang terjadi di Kota Tasikmalaya, Wali kota jangan merasa alergi terhadap kritikan, kalau merasa seperti itu, ya datang, kita diskusi bahwa permasalahannya seperti ini, “Pungkas Koordinator Aksi Iwan, Kamis (05/07/2018).
Iwan juga menambahkan, permasalahan estafet kepemimpinan dulu dan sekarang mengenai jalan mangin terindikasi adanya suatu keganjilan dan penyalahgunaan kebijakan mengenai penggolontoran dana untuk pembebasan lahan. “Kalaupun itu semua adanya suatu “pemanfaatan”, kita bisa klarifikasi pejabat yang berwenang pada saat itu,“ pungkasnya.
Disinggung juga oleh GJKT tentang sejauhmana hak angket yang digulirkan DPRD. Hal itu dijawab langsung Wakil Ketua DPRD Kota Tasik Jeni Jajusman saat menerima aksi. Ia menegaskan masih konsisten dengan hak angketnya, walaupun tidak memenuhi quorum ¾, sebab baru ditandatangani oleh 30 orang dari keseluruhan 45 dewan.
Jeni pun lantas menjelaskan, hak angket yang dilakukan tidak ada waktu expire meski anggota dewan sudah berganti. “Yang membatalkan hak angket adalah adanya pencabutan dari yang mendukung hak angket,“ imbuhnya.
Audensi yang diselenggarakan di ruang Banmus ini dihadiri sekitar 20 peserta audien yang diterima oleh Jeni jayusman, SE, Komisi I – III yaitu Rahmat Sugandar, Maman, Bagas dan Doddo Rosada. Awen
