Kota, Wartatasik.com – Puluhan orang yang tergabung Pemuda Pancasila (PP) gruduk Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya. Kedatangannya itu, untuk menyoal bantuan sosial (Bansos) yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat, lantaran pendataan maupun penyaluran carur marut.
Pasalnya, banyak temuan-temuan di lapangan, baik pendataan sasaran (sistem) yang menerima bantuan maupun dari kualitas barang yang diberikan. Peserta audensi diterima langsung di ruang rapat II oleh Ketua Komisi IV Dede Muharam, Dadan dan Ridlwan, serta turut dihadirkan dari Kadinsos H. Nana dan PKH/TKSK.
Ketua Ormas Pemuda Pancasila Tasikmalaya Suryaman merasa tidak puas dengan hasil audensi, pihaknya pun akan terus mengawal dan melaporkan carut marutnya bansos dan temuan selama ini dilapangan, karena beras yang ditemukan kualitasnya tidak layak untuk dikosumsi.
“Kami akan adakan upaya hukum dan akan mendorong komisi IV dalam pengajuan anggaran untuk sosial kemasyarakatan dalam APBD, kami juga akan melakukan investigasi ke gudang beras, karena disitu ada temuan gabah yang terindikasi untuk pencapuran beras,” bebernya, Kamis (02/07/2020).
Program bantuan ini kata Suryaman, tidak ada fungsi pengawasan dan kurang ketegasan serta banyak kelemahannya, makan Ormas PP menuntut pembubaran konsorsium, karena ini merupakan usaha kolektif.
Menanggapi itu, Kadinsos H. Nana menyebut, hasil audensi ini bukan tentang Covid 19 yang imbas ke sosial, tapi bantuan pangan non tunai (BPNT) dari uang tunai yang berubah menjadi sembako.
Menurut Nana, tuntutan ormas PP ke Dinas Sosial agar konsorsium dibubarkan, burecall buka rekening kolektif yang saldonya nol, akan memanggil pihak bank agar bisa menjelaskan.
Dinsos juga terang Nana, siap memfasilitasi apa yang terjadi dilapangan dengan kualitas sembako jelek, itu centralnya ada dimana, dan jika kesalahan merata di 69 kelurahan harus dirombak, sedangkan kalau ada oknum harus dikejar dan diberhentikan.
“Saya sangat kesal dengan pihak bank, selama tiga tahun ini dirasa kurang ajar sekali, sebab ketika dipanggil wakil wali Kota Tasikmalaya saja tidak pernah hadir dan saya akan menuntut terus,” tegasnya.
Ditempat sama, Ketua Komisi IV Dede Muharam mengapresiasi kehadiran pemuda pancasila, dengan audiens ini, dewan jadi tahu bahwa di depan mata ada persoalan pengelolaan masyarakat miskin dan carut marutnya mekanisme pengadaan barang serta tidak baiknya kualitas barang serta tidak tepatnya kuantitas.
“Kami akan terus mencari tahu siapa bertanggung jawab atas kualitas beras ini, karena ini ada yang bermain mencari profit semata. Sedangkan anggaran dinsos yang cukup lumayan besar, kami akan dorong sebelum anggaran 2021, kalau diperuntukannya logis dan rasional demi sosial masyarakat,” pungkas Dede. Suslia
