Kota, Wartatasik.com – Rapat kerja (raker) dewan komisi IV mengundang BPBD Kota Tasikmalaya di gelar di ruang rapat 1 DPRD, Jumat (29/05/2020).
Ketua komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharram mengakui secara pekerjaan sangat mengapreseasi BPBD yang dianggap kerja keras selama pandemi ini dengan full 24 jam.
Terkait tentang laporan BPBD, sampai saat ini sudah menyerap anggaran sebesar Rp 6,3 milyar serta komisi IV meminta supaya tertulis dan terperinci terkait anggran tersebut.
“Maksud dan tujuannya supaya transparan dan akuntabel, karena dengan anggaran yang cukup signifikan dan seksi,“ ucap Dede.
Adapaun rincian yang sudah di laporkan adalah bahwa dari makan minum saja sampai hari ini sebesar Rp 1,5 Milyar, masker Rp 1,5 Milyar, uang saku Ops Rp 2,5 milyar dan pendukung posko Rp 820 juta.
Lanjut Dede, BPBD untuk 500 ribu masker saja anggarannya sebesar Rp 1,5 milyar, maka komisi IV pun menginginkan penjelasan dari pihak dinas tentang pendistribusiannya.
Artinya kata Dede, BPBD menyediakan masker tersebut, sementara jumlah akumulasi dari bantuan masyarakat pun banyak, tetapi ia berharap BPBD bisa lebih terinci menyampaikan pendistribusian/pengelolaan dana yang cukup besar.
“Walaupun demikian, komisi IV objektif dengan kerja keras BPBD selama ini dengan luar biasa bekerja 1 minggu full dan 24 jam,” ujar Dede.
Disinggung tentang adanya ketidakjelasan koordinasi antara tim gugus tugas, Dede menyebut pihaknya sebagai komisi IV tidak mempunyai kewenangan untuk mengundang gugus tugas.
Akan tetapi lanjutnya, lebih memilih untuk mengundang mitra kerja saja, maka komisi IV mengusulkan agar gugus tugas yang di undangnya.
Ketika awak media mempertanyakan perihal unsur pimpinan DPRD yang masuk formasi gugus tugas, Dede menuturkan, itu memang bagian dari evolusi dewan.
“Bahwa sangat tidak logis dan rasional ketika legislatif menjadi eksekutor, apalagi dibawah wali kota,” cetus Dede.
Ditempat sama, Ketua pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya H Ucu Anwar mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan khususnya kepada komisi IV tentang segala pekerjaan BPBD selama kondisi siaga tanggap darurat sebagai frekuensi gugus tugas.
“Dari mulai penyekatan tahap ke satu, sampai sekarang, dan yang dilakukan BPBD bukan berarti leading sector tetapi sebagi implementator saja, sebagai pelaksana kegiataan atas tugas yang diberikan oleh ketua gugus tugas,” ungkap Ucu.
Terkait tentang anggaran, Ia mengaku bahwa BPBD tidak pernah mengajukan anggaran, akan tetapi ketika aktifitas/kerja sudah di lakukan baru menyampaikan kebutuhan.
“Jadi selama ini BPBD real time and real post saja, anggaran yang di serap pun memang sebesar Rp 6,3 milyar, bukan hanya di operasional saja tetapi juga non operasional,” papar Ucu.
Terkait tentang bantuan barang ataupun logistik, Ucu mengaku bahwa sesuai pimpinan BPBD di tunjuk sebagai gudang logistik, dan mencatat apa yang di terima.
“Jenis barangnya adalah Hazmat atau APD, berbagai masker, hand sanitizer, disinpektan dan sembako, dan di distribusikan kembali atas izin pimpinan,” bebernya.
Jumlah datanya pun sudah di publikasikan lewat mikotas, dan BPBD sudah jelas by name by adress untuk distribusi, serta BPBD masih menyimpan komoditas, karena masih menunggu arahan pimpinan.
Tentang pendistribusian sendiri, sembako itu sebagian ke dinas sosial, alat kesehatan sudah di serahkan ke dinas kesehatan, termasuk masker kain.
“Masker kain sudah didistribusikan ke beberapa tempat yang membutuhkan seperti kecamatan kelurahan, serta komunitas komunitas,” ungkap Ucu.
Adapun APD yang di berikan ke Dinas Kesehatan adalah APD ring tiga, karena mereka secara langsung berhubungan dengan pasien yang di isolasi.
“Ring satu dan dua sebagian masih ada di BPBD, akan tetapi itu pun sudah di mintakan oleh OPD yang lain seperti Disdukcapil, KB dan Disnaker,” pungkasnya. Suslia.
