Kota, Wartatasik.com – GMBI Distrik Kota Tasikmalaya kembali ungkap kasus dugaan kredit fiktif pasar Himpunan Pedagang Kecil Pasar (HPKP) Cikurubuk.
Pasalnya, sejak bergulirnya kasus tersebut di tahun 2012 sampai saat ini tidak ada kejelasan proses hukum
Ketua GMBI Distrik Kota Tasikmalaya Dede Sukmajaya mengatakan, pihaknya hari ini sudah melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, lalu ditembuskan ke Polresta dan Pengadilan.
Dede mengaku geram, dengan tertutupnya kasus tersebut, padahal sudah jelas dan nyata merugikan uang negara sampai puluhan milyar. Ia pun menyinggung aparat penegak hukum agar lebih serius dan transparan terhadap kasus ini.
“Sampai saat ini belum ada yang diadili atau ditangkap, padahal sudah jelas pelakunya ditetapkan sebagai tersangka. Jika menyangkut keuangan negara, publik harus tahu, kasus ini jangan tertutup,” tegasnya, Rabu (01/07/203/2020).
Kasus ini terang Dede, berawal dari bank BTN sebagai pihak ketiga untuk membangun kios dan lapak di pasar Cikurubuk yaitu HPKP pada tahun 2010 2012, maka dikucurkan dana, tapi ternyata ada pengaduan dari pedagang, karena tiba tiba ada penagihan dari pihak bank, lalu setelah ditelusuri ternyata dijualbelikan.
“Kasus ini sudah ditangani Kejari Kota Tasikmalaya, waktu itu Kasi Pidum Kejarinya pak Masmudi tahun 2018. Kasus tersebut merupakan laporan dari masyarakat yang ternyata memiliki lapak di HPKP Cikurubuk,” papar Dede.
GMBI kata Dede, hanya ingin aparat penegak hukum menegakan supremasi hukum, jangan sampai publik menilai dan memberi cap buruk penanganan hukum di Kota Tasikmalaya. Bahkan menjadi citra buruk hukum yang mandul karena banyak terkesan ada permainan dalam kasus kredit fiktif ini.
“Jangan terkesan ada permainan, penegak hukum tidak berani, sehingga kasus ini di peti es kan. Kita ungkap lagi. GMBI ingin penegakan hukum ini sungguh sungguh dengan tupoksinya,” sindir Dede.
Selain ungkap kasus tersebut, GMBI juga sebut Dede akan mengawal setiap kasus dugaan korupsi di Kota Tasikmalaya. Bahkan sesumbar akan menggelar aksi demo besar ke Kejari atas molornya kasus kredit fiktif HPKP Cikurubuk.
“Dalam waktu dekat ini, GMBI akan demo besar besaran ke Kejari mendesak tindaklanjut kredit fiktif HPKP Cikurubuk, bahkan ke DPRD Kota Tasikmalaya untuk terus menjalankan tupoksinya sebagai monitoring,” tandasnya. Asron.
