Kota, Wartatasik.com – Aktivis Kota Tasikmalaya Idham Ansori suarakan apa yang dirasakan oleh KPPS. Menurutnya, KPU tidak bisa seenaknya menyalahkan KPPS terkait SIREKAP. Dan KPU hari ini angkat bicara SIREKAP hanya kesalahan KPPS.
“Itu hal yang sangat irasional dan tak masuk akal ketika KPU RI berpendapat bahwa masalah SIREKAP adalah KPPS dan harus mengevaluasi KPPS,” tuturnya kepada Crew Wartatasik.com, Jum’at (23/02/2024).
Tambahnya, ini adalah kesalahan KPU RI terkait adanya SIREKAP dan dirinya menekankan untuk hitung manual. “Dari dulu juga pada lancar, dan tahun ini pemilihan umum terkesan ugal-ugalan dalam menggunakan sistem yang bisa dikatakan tidak jelas,” tegasnya.
Dirinya menjelaskan bahwa sistem SIREKAP itu harus memiliki signal yang stabil, sedangkan kondisi di TPS tidak bisa disamakan seperti itu.
“Kalau melihat di wilayah perkampungan, signal yang ada disana kurang bagus dan menjadi hambatan juga terhadap KPPS. Jadi, komisioner KPU RI tidak bisa se-enaknya mengkambinghitam kan petugas KPPS,” jelasnya.
Dirinya menyebutkan bahwa ada beberapa anggita KPPS di Kota Tasikmalaya yang pada akhir sela-sela Pemilu langsung sakit dan itu perlu diperhatikan juga oleh KPU RI.
“Jangan hanya terkait kinerjanya saja yang di evaluasi, tapi anggota KPPS juga harus lebih di perhatikan. Ini menjadi catatan bersama terkhusus untuk KPU RI,” sebutnya.
Di sisi lain, ini adalah PR besar KPU terkait adanya aplikasi SIREKAP yang mengalami masalah, namun yang di salahkannya malah anggota KPPS.
“Saya berpesan tolonglah di perhatikan anggota KPPS, bukan hanya di evaluasi kinerjanya saja, ini harus menjadi catatan dan menjadi bahan perubahan untuk pemilu yang akan datang dan jangan seenaknya menyalahkan KPPS,” jelasnya.
Lanjut Idham “Ingat! seluruh komisioner yang diatas tidak akan bisa menyelengarakan Pemilu jika tidak dibarengi dengan anggota KPPS. Seharusnya berterimakasih dengan adanya anggota KPPS ini, Bukan disalahkan begitu saja,” tambahnya.
Selama tidak adanya sistem SIREKAP, KPPS bekerja dengan lancar tidak ada hambatan juga tidak di salahkan oleh KPU RI.
“KPPS di Kota Tasik ini sudah menjalankan tugas sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Mereka rela untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk menyukseskan pemilu tahun 2024, tapi masih saja disalahkan oleh KPU RI terkait SIREKAP!,” imbuhnya.
Apalagi katanya, melihat di Kota Tasikmalaya sangat miris sekali dengan adanya uang bimtek 25.000. Ini harus menjadi catatan besar KPU RI supaya bisa dipukul rata terkait uang bimtek ini.
“Dan yang terjadi di masyarakat, antara Kota Tasik dan Kabupaten Tasik ini memang sangat jauh beda nominalnya. Ada pula di Kab Tasikmalaya ini uang duduk bimtek KPPS ini sebesar 150.000 dan ini harus menjadi catatan dan evaluasi untuk kita bersama,” pungkasnya. MF
