Kota, Wartatasik.com – Forum transportasi massal (Fortal) gelar audiensi bersama unsur DPRD Kota Tasikmalaya di ruang paripurna, Selasa (02/06/2020).
Nampak hadir kepala dinas sosial, dinas perhubungan, BPBD, Indag, Satpol PP, Kepala kantor dan tamu undangan lainnya.
Dewan pembina Fortal Nanang Nurjamil menyampaikan rasa kekecewaannya atas kebijakan Pemkot Tasikmalaya mulai dari tahap pertama terkait social distancing, pysical distancing, PSBB hingga diberlakukannya new normal.
“Semua langkah yang di ambil oleh pemerintah adalah bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19, namun fakta di lapangan nyatanya adalah memutus mata pencaharian masyarakat kecil,” ungkap Nanang.
Ia mengatakan, ketika tiga bantuan yang di distribusikan kepada masyarakat malah semakin kisruh dan membuat panas karena ternyata yang disampaikan oleh pejabat publik, provinsi atau daerah tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Selama tidak ada sistem yang jelas, harusnya penanganan Covid 19 ada management yang jelas,” ucapnya.
Nanang menilai, DPRD Kota Tasikmalaya tidak pernah diajak koordinasi terkait RT dan RW yang seharusnya ada edukasi ke masyarakat melalui dinas sosial khususnya mengenai bantuan sosial Covid 19.
Apalagi terangnya, ada dinas yang anggarannya gemuk dan ada dinas yang belum mendapatkan anggaran Covid 19.
“Sebut saja dinas sosial yang memang seharusnyalah mendapatakan anggaran,” tuturnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim mengaku untuk kedepan akan dilakukan pengawasan sesuai dungsi dan tugasnya, dan poin poinnya akan di serahkn di rapat pimpinan.
Lanjut Aslim, bisa juga pihaknya kedepan akan memanggil tim gugus tugas terkait carut marutnya bansos, tapi banyak hal yang harus di bahas selama pandemi Covid 19 ini.
“Jika memang ada indikasi yang lain, maka akan di perdalam oleh komisi komisi dan dibentuknya pansus yang memang harus jelas subtansinya,” pungkas Aslim. Suslia.
