Kota, Wartatasik.com – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jadi sorotan LSM GMBI Distrik kota Tasikmalaya, pasalnya sekelumit permasalahan jadi isu lama yang tak kunjung selesai seperti ATM kosong, data amburadul dan lainnya.
Komisi IV DPRD kota Tasikmalaya diminta menanggapi temuan tersebut dengan menghadirkan pihak kompetens seperti Dinas Sosial, OJK, Bulog. Namun disayang, Bank BNI 46 tidak datang dengan alasan tak jelas.
Sekertaris Dinsos kota Tasikmalaya Hendra Budiman Raksanagara menyebut, audiensi GMBI adalah suatu masukan positif tentang bagiamana kondisi fakta di lapangan terkait BPNT.
Hendra berharap, tahun depan Dinsos bisa buat tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal). Salah satu contohnya pengawasan OJK dan itu harus ada surat keputusannya sebagai tim wasdal.
“Karena sampai saat ini, belum ada aturan spesifik tentang Wasdal, kan harus paham pengawasannya dimana, APH dimana? belum jelas. Di pedum kan masih general, bagian di lapangan apa, melibatkan lintas sektor, sekarang belum ada juklak juknis tentang itu wasdal,” papar Hendra, Selasa (26/10/2021).
Pihaknya ingin, dengan audiensi GMBI
kedepannya menjadikan Dinsos lebih baik lagi, juga bisa keluar Juklak juknis dari Kemensos, sebab wasdal harus jelas payung hukumnya karena harus ada Surat Keputusan (SK) dan siapa yang memberikan SK? Belum jelas karena tidak ada juklak juknisnya.
“Terkait temuan GMBI, kita belum cross check, kita di Dinsos ada piket khusus, TKS kan tiap hari standby, tinggal tanyakan ke dinas, tapi kita tampung masukan GMBI. Namun, faktanya kita harus cek ke lapangan, bagus masukkan ini agar perbaikan BPNT ke depan. Ini kan dari 2017, kita coba perbaiki, 2022 semoga ada tim wasdal,” ujar Hendra.
Sementara itu, Komisi IV DPRD kota Tasikmalaya Dede Muharam menyebut, asistensi GMBI adalah masukan bagi perbaikan kedepan tentang pengelolaan BPNT.
“Ya, seperti permasalahan dinsos harus serius, adanya ATM zonk, ATM yang tak dipegang oleh pemiliknya, data dan lain sebagainya, termasuk juga bank BNI harus lebih transparan dan terbuka, itu yang diinginkan oleh GMBI,” ucap Dede.
Dirinya mengaku, akan terus melakukan evaluasi masukan dari masyarakat atau dari ormas lain yang datang mengadu, karena sudah tugas secara intens melakukan pengawasan kepada dinsos.
“Kesimpulannya, ini perlu ada keinginan perubahan, meminimalisir dari persoalan yang terjadi. Semoga pihak bank bisa hadir kedepannya,” tutur Dede.
Ditempat sama, Ketua distrik GMBI kota Tasikmalaya Dede Sukmajaya menyayangkan bank BNI tidak hadir, seharusnya harus bisa datang setelah diundang DPRD, jangan sampai anggap sepele persoalan yang ada ditengah masyarakat.
“Tujuan kami ingin memberikan solusi, atau masukan kontribusi kepada mereka, jangan sampai terus berlanjut, tidak ada penyelesaian, kasihan masyarakat,” ucapnya.
Dede menegaskan, BNI ini himpunan bank negara yang ditugaskan atas instruksi pemerintah untuk penyaluran anggaran salah satunya BPNT yang dinilai banyak persoalan.
“Kenapa ada ATM zonk terus tiba tiba diberhentikan bantuan sepihak tanpa ada sosialisasi atau pemberitahuan ke warga. Saya sebagai RW jadi kambing hitam, ini harus ada penjelasan, dari bank, anehnya tiba tiba data baru yaitu KKS, itupun tidak tepat sasaran, jadi kecemburuan sosial,” beber Dede.
“OJK sebut tak boleh e-warung kumpulkan kartu BPNT, tapi ternyata, faktanya kartu BPNT di e-warung semua. Bahkan ada ancaman tidak akan dapat Bantuan jika kartu tidak dikumpulkan, Harus disikapi serius,” tutupnya. Asron
