Kota, Wartatasik.com – Ketua komisi II DPRD kota Tasikmalaya Andi Warsandi bersyukur Pasar Pancasila setelah dilakukan revitalisasi sudah bisa beroperasi kembali.
“Harapan kita sebagai bentuk percontohan pasar rakyat dengan tampilan modern dan menjadi pilihan masyarakat yang menjadi tujuan jual Beli untuk beli dan belanja ke pasar modern,” ungkapnya ketika di temui di DPRD Rabu (16/02/2022).
Andi menyebut, ini menjadi tujuan yang memang sudah pemerintah kota Tasikmalaya membuat pasar pasar yang modern, kalau yang terjadi di bawah lebih ramai dan di atas belum ramai, karena pembangunan pasar inipun belum beres.
“Kita mendorong pemerintah daerah untuk segera dilakukan penambahan sarana dan prasarana terutama untuk menampung pedagang PKL, sehingga lebih tersentralisir, tertib dan rapih serta mengikuti aturan pemerintah Dinas Indag dan pengurus pasar Pancasila,” ucapnya.
“Termasuk pengurus himpunan pancasila supaya terkesan pasar baik dari sisi penataan dan dari ketertibannya, bahwa lantai atas masih belum ramai masih kalah sama lantai bawah,” tambah Andi.
Lanjutnya, jika memang eskalator tuntutannya untuk bisa memudahkan mobilitas para pembeli turun naik dengan mudah, maka akan disampaikan kepada pemerintah.
“Terkesan ada keseimbangan dan memudahkan para pembeli seolah tak ada hambatan, karena luasnya tangga yang ke atas dan akan kami sampaikan yang menjadi keluhan pedagang,” ujar Andi.
Sementara itu, Kadis KUKM Perindag kota Tasikmalaya Firmansyah menerangkan, untuk pembangunan tahap II walikota telah mengajukan permohonan kepada Wamen untuk kiranya Kementerian Perdagangan membantu dan memfasilitasi pembangunan lanjutan pasar Pancasila tahap ke dua.
“Adapun untuk progres kita masih menunggu konfirmasi dari pihak pusat yang mempunyai kapasitas kewenangan,” ucapnya Firmansyah.
“Kita menginginkan untuk tahap ke dua mengenai sarana dan prasarana penunjang ada tambahan mushola, ruang security, ruang laktasi, penataan parkir dan juga taman dan tambahan tambahan lainnya yang sesuai dengan persyaratan untuk menjadi standar SNI,” sambungnya.
Terkait maslah Pedagang kaki lima (PKL), pihaknya saat ini tidak mengakomodir pelataran untuk PKL tapi pihak PKL meminta yang direkomendasikan oleh pihak Himpunan.
Adapun kata Firmansyah, kemarin ada surat dari UPT tentang pemberhentian pembangunan kios itu sudah memberikan suatu pemberitahuan bahwa dinas belum memberikan persetujuan.
“Dan pembangunan kios yang sekarang itu dengan satu catatan pada saat nanti anggaran turun untuk tahapan ke dua, maka akan dibongkar oleh mereka sendiri,” ucapnya.
Disinggung pengakomodiran PKL di tahap dua, Firmansyah mengaku belum membuat DADnya, khususnya sarana dan prasarana.
“Namun nanti dalam perencanaan pihaknya juga akan mengakomodir beberapa masukan masukan dalam perencanaan teknis,” tandasnya. Suslia.
