Kota, Wartatasik.com – Komisi IV DPRD kota Tasikmalaya menindak lanjuti kegiatan dengar pendapat umum dengan komunitas penggiat sosial yang belum terselesaikan, lantaran sempat deadlock karena ketidakhadiran tiap dinas terkait pada hari Rabu kemarin.
Kini, kembali komisi IV mengundang komunitas penggiat sosial, Dinas Sosial Disdukcapil, pihak BNI dan OJK guna mempertanyakan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dianggap banyak penyimpangan.
Ketua Penggiat Sosial Dede Farid mengatakan, bahwa saat audensi selalu sepakat, tetapi yang teliat adalah kinerja di lapangannya seperti apa, dengan perubahan sepeti apa pula.
“Dengan data dan barang bukti yang dipegang sekarang sangat jelas bahwa dinas sosial ada banyak penyimpangan dan ini akan terus di tindaklanjut dengan arahan arahan komunitas penggiat sosial,” ucapnya usai audiensi, Senin (15/02/2021).
Dijelaskan Dede, bentuk pengawalan komunitas penggiat sosial akan terus dilakukan seperti pengawalannya, karena carur marutnya multi tafsir, makanya harus ada yang menafsirkannya sendiri.
“Mungkin juga gelar perkara ini akan di bawa ke pengadilan atau ke kepolisian dan akan kita buka. Hasil audensi ini sangat kurang puas, terlebih dengan terkait laporan DTKS, seolah dibiaskan dan tidak nampak jelas sama sekali,” ungkapnya.
Sekretaris Dinas Sosial Hendra menjelaskan, Kemensos tidak memberikan data tahun kemarin kepada perihal dinasnya.
“Mereka minta perbaikan tentang program PKH dan BPNT kedepan terkait beberapa orang yang saldonya nol rupiah, tetapi tahun 2021 ini ada 12000 BPNT yang memang gugur, akibat 13 item,” ucap Sekdis.
“Sebetulnya pun ada yang belum masuk DTKS, karena NIK-nya ganda dan ada banyak lagi, tapi mudah mudahan April kita bereskan, karena by name by adressnya sudah ada,” tambah Sekdis.
Ia pun bersyukur, karena tahun ini Kemensos memberikan data penerima (PKH dan BPNT) sehingga akan ada perbaikan. Makanya terang Sekdis, pihaknya akan rekom dengan BNI, mulai dari Desember ada evaluasi dan nantinya masyarakat pun akan mengetahui alasannya.
“Kedepan kita koordinasi dengan Disduk, datanya pun sudah kita split per-kelurahan dan bersama sama disduk untuk memadamkan NIK, lalu mengaupdate yang baru,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam menyebut, dalam pertemuan ini progresnya luar biasa, karena semua pihak yang terkait tentang program BPNT dan PKH sudah menemukan titik terang dan saling terbuka.
“Dinas Sosial sudah menyampaikan persoalan persoalan yang muncul hari ini, diantaranya 12 ribu NIK-nya bermasalah. Ini akan terselesaikan ketika koordinasi dengan dinas kependudukan,” kata Dede.
Lanjutnya, TKSK dan PKH akan memeverifikasi langsung ke lapangan dan dari pihak bank BNI sebagai penyalur yang diberikan amanah oleh Kemensos dengan Goodwill-nya siap memberikan print out yang dipertanyakan komunitas penggiat sosial.
“Walaupun ada sedikit miss interprestasi, tapi tinggal sedikit yang dipertanyakan dan bisa dikomunikasikan di luar peretemuan kita nanti,” ungkapnya.
Dede meminta, koordinasi dan komunikasi antara Disduk dan Dinsos harus ditingkatkan lagi, tidak boleh ego sektoral, sehingga yang 12 ribu NIK itu tinggal divalidasi dan dicek oleh kedua dinas tadi.
Pasalnya terang Dede, yang melakukan verifikasi adalah orang lapangan yaitu TKDK dan PKH, apalagi menurut TKSK hanya butuh satu hari untuk penyelesaiannya.
“Semua pihak mempunyai sebuah motivasi yang sama, ini adalah untuk menyalurkan kepada masyarakat miskin,” tandasnya. Susila.
