Kota, Wartatasik.com – BBM subsidi naik berapapun itu akan memicu inflasi. Kenaikan BBM akan mempengaruhi harga bahan pokok baik masyarakat maupun produsen. Mereka tidak akan bisa lagi menahan, dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku.
Tercatat inflasi pada bulan juli 2022 mencapai 4,94% dan kalau memang BBM subsidi ini dilepas Inflasi bisa bergerak secara liar. Pasalnya, sejauh ini apa yang di banggakan pemerintah, inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi bagus, kita tidak bisa klaim karena realitanyapun bobrok.
Ditambah kalau melihat penerimaan negara tahun ini masih sehat karena masih ada surplus dari kenaikan harga komoditas surplus ini pun blum ada urgensi untuk menaikan harga BBM.
Namun, pemerintah berulangkali mengatakan bahwa tantangan tahun depan akan lebih nyata dan pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.
Pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023, pemerintah berencana menggelontorka subsidi sebesar 297,1 T. Dan subsidi terdiri 210,6 T Untuk subsidi energi, 86,5 T untuk subsdi non energi. Anggaran subsidi ini jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi tahun sekarang yang mencapai 502 T.
Sementara anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 497,1 T untuk masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka waktu panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Arip Muztabasani Aktivis pemerhati kebijakan publik menilai, sebaiknya pemerintah mencari sumber pendanaan lain untuk mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi. Memang ketika subsidi dikurangi pemerintah akan panik karena 2023 tidak punya uang. BI pun tidak boleh lagi membantu sesuai dengan anjuran IMF.
Arip menyebut, kenaikan anggaran perlindungan sosial juga tidak akan cukup untuk mengurangi beban rakyat. Karena sebelumnya pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar 479,1 T bagian dari strategi agar rakyat tidak marah dikasih bansos padahal 11% meningkat dari anggaran perlinsos tahun ini yang sebesar 431,5 T.
Juga kata Arip, anggaran bantuan sosial yang ditingkatkan tahun 2023 tidak akan cukup mengurangi penderitaan rakyat akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok, karena sebab itu pemerintah harus memikirkan cara lain untuk meminimalkan dampak dari kenaikan BBM dan berbagai bahan pokok lain.
“Contohnya kasusnya pertalite untuk rakyat di naikan tapi pejabat masih ada yang dapat fasilitas mewah seharusnya kalo pertalite di naikan pejabat pun harus hidup sederhana seperti rakyat,” tegas Arip.
Menyikapi itu, Aminudin Kader PMII Kota Tasikmalaya mengatakan, wacana BBM dinaikan mengancam kesejahteraan para petani. Itu perlu melakukan analisis lebih panjang kepada setiap leading sektor dan berbagai aspek yang akan terkena dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Pengurangan subsisdi BBM sangat mendesak dilakukan, dampaknya sudah jelas pasti ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Saya menuntut pemerintah harus melakukan dampak analisis resiko terhadap sektor yang terkena langsung,” ucap Aminudin, Selasa (30/08/2022).
Contohnya kata dia, sektor pertanian adalah salah satu sektor yang terkena dampaknya maka dari itu pemerintah perlu ada upaya mitigasi dengan memberikan kompensasi kenaikan BBM pada sektor pertanian.
“Terutama para petani perlu mendapatkan perhatian khsusus dari pemerintah karena akan meningkatnya harga produksi dari produk pertanian seperti kenaikan harga benih, pupuk dan pestisida,” ungkapnya.
Lanjut Aminudin, selain pada biaya produksi sektor pertanian akan berdampak seperti peningkatan biaya pengelolahan lahan yang menggukana tractor serta biaya logistik lainya yang menggunakan bahan primer Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Sedangkan kenaikan biaya produksi tidak seimbang dengan meningkatnya harga yang ada di konsumen yang mengakibatkan penurunan, sehingga kesejahteraan petani akan mengalami penurunan,” paparnya.
Menurutnya, /ertanian merupakan sektor strategis dan sangat prospektif bagi perekonomian Indonesia karena memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia untuk seluruh konsumen dipasar.
“Kunci keberhasilanya adalah harus mengakulturasikan strategi ketahanan pangan dan daya saing agar produk pertanian Indonesia mampu memenuhi kebutuahn pangan masyarakat,” pungkas Aminudin. Asron
