Kota, Wartatasik.com – Hasil reses akan menjadikan masukan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya untuk dikupas dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Hal itu dikatakan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa, (17/12/2019).
Dijelaskan Budi, agenda reses anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan selama tiga kali dalam satu tahun ini selaras dengan amanat Undang-Undang.
Lantaran itu, Budi ingin seluruh kegiatan, baik yang ada di SKPD, hasil musyawarah termasuk reses anggota dewan itu menjadi bahan untuk perencanaan APBD di tahun 2021.
“Hal yang disampaikan tadi juga sangat wajar, karena itu semua usulan masyarakat,” tutur Budi.
Ia menambahkan, berbagai usulan tersebut akan dikaji dan akan masuk ke data Pemerintah yang berujung pada program yang akan menjadi skala prioritas.
“Apa yang sudah menjadi program di RPJMD dengan Rencana Kerja masing-masing SKPD tidak boleh keluar dari rencana yang sudah diusulkan,” ujarnya.
Terkait dengan bank emok dan sistem drainase, Budi menyebut nantinya program sosialisasi kepada masyarakat harus bisa digalakan lagi.
Termasuk OJK dengan program Fintech itu juga harus ada sosialisasi kepada masyarakat dan juga program WUB harus optimal sehingga tidak ada masyarakat yang ketergantungan kebutuhan uang ke pihak rentenir.
“Pemerintah terus mendorong dan memberikan support untuk perbankan. Jangan sampai rentenir membebani masyarakat dengan suku bunga yang sangat tinggi dan memberatkan,” papar
Sebab terang Budi, akan berdampak kepada pemerintah yang saat ini sedang berusaha mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya dengan mengurangi beban masyarakat.
“Jangan sampai ekonomi belum tumbuh, kini sudah ditambah dengan dibebani hal semacam ini. Makanya kita harus bisa bergerak di semua lini ekonomi termasuk dengan program WUB serta sosialisasi program yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. Blade.
