Kota, Wartatasik.com – Keberadaan Pasar Awipari terus memanas, dengan munculnya isu “Pemerintah membayar LSM dan Ormas untuk menakut nakuti warga” yang sempat mencuat dipicu akibat adanya konflik kepentingan beberapa pihak.
Pasalnya polemik pasar awipari sarat pelanggaran administratif dan diduga adanya berbagai kepentingan. Banyak yang tersinggung dengan pencatutan nama LSM dan Ormas, karena terkesan merusak citra.
“Meski sempat merasa tersinggung dengan statemen yang seolah diskriminatif dan terkesan merusak citra LSM/Ormas, tapi kami tidak mempermasalahkan hal itu karena kami merasa tidak punya kepentingan di situ,“ ujar Ketua Gaza Cibeureum Hery Ferianto, Kamis (24/01/2019).
Dikatakan Hery, keberadaan Gaza di Cibeureum khususnya di Awipari hanya memantau dan mengawasi sesuai fungsinya sebagai kontrol atas kebijakan publik. Sebab Gaza juga punya hak untuk berperan serta dalam proses pembangunan dengan cara yang diatur dalam PP 68 TAHUN 1999 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat.
“Kami juga menginginkan agar pembangunan di Kecamatan Cibeureum seluruh tahapannya dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku,“ tuturnya.
Menurut Hery, hadirnya Gaza justru merupakan ancaman bagi setiap pelanggar aturan khususnya dalam persoalan Pasar Awipari yang sarat dengan pelanggaran administratif.
“Dan kami akan turun tangan dalam persoalan ini,“ tegasnya.
Kata Hery, meski terjadi kesepakatan antara warga yang berada di sekitar lokasi pasar dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, bukan berarti permasalahan bisa dianggap selesai. Sebab terangnya, jika ada pelanggaran administrasi dalam tatanan kebijakan publik harus ada konsekuensinya.
“Tidak bisa dianggap selesai hanya dengan sebuah kesepakatan yang diskriminatif,“ tegas Hery.
“Konflik kepentingan isi perut bisa saja diselesaikan dengan sebuah kesepakatan, tapi tidak bisa membatasi hak kami dalam melakukan upaya kontrol atas kebijakan publik,“ imbuhnya. Redi
