Kota, Wartatasik.com – Malam ini, ratusan massa LSM GMBI Distrik Kota/Kabupate Tasikmalaya akan bertolak ke Jakarta. Atau tepatnya ke Kejaksaan Agung (Kejagung) juga KPK.
Kunjungannya itu tiada lain untuk menuntut kejelasan hukum yang telah dan sedang terjadi di kalangan pemerintahan di Tasikmalaya.
“Intinya, apa yang terjadi pada hari ini, sesungguhnya perkembangan supremasi hukum sangatlah paradoks, perkembangan pemerintahan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya khususnya dalam bidang hukum sama sekali belum terlihat perkembangannya,” ujar ketua GMBI Distrik Kota Tasikmalaya Dede Sukmajaya kepada wartatasik.com, Selasa (05/11/2019).
Ia menambahkan, jika ditelaah satu persatu, kasus bansos/hibah di kabupaten dengan dugaan yang melibatkan melibatkan Uu Ruzhanu Ulum, ketika menjabat Bupati Kabupaten Tasikmalaya (Wakil Gubernur Jawa Barat sekarang, red).
“Sampai detik ini belum ada perkembangannya. Tak kalah menarik lagi kasus kasus di Kota Tasikmalaya yang berseliweran sampai detik ini seperti hilang di telan bumi, misalnya program Mix Farming Dinas Pertanian, Kredit fiktif pasar HPKP, dan masih banyak lagi kasus kasus yang lainya,” tegasnya.
Klik berita terkait >>> Dilarang Keluar Negeri, KPK Perpanjang Cekal untuk Wali Kota Tasikmalaya
Terlebih, kata Dede, status tersangkanya Wali Kota Tasikamalaya dan perpanjangan pencekalannya untuk tidak bebergian ke luar negri lagi lagi bahasa hukum praduga tak bersalah.
“Hingga saat ini belum ada kejelasan sama sekali. Ini mengakibatkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat perihal kejelasan status wali kota,” tambahnya.
Krisis multi dimensi hampr dua tahun kebelakang, lanjut Dede, namun tanda-tanda pemulihan yang diharapkan agaknya masih berjalan sangat lambat, terseok-seok dan atau di peti es-kan?.
Dalam situasi dan kondisi yang belum kondusif ini, tambahnya lagi, bukan sebuah argumentasi yang mendominasi terhadap kisi kisi keberlangsungan.
“Kiranya sudah waktunya tabir tabir ini di kuak demi Tasikmalaya yang bermartabat sebab itulah satu-satunya jalan tercapainya tujuan yaitu Tasikmalaya seutuhnya,” tukasnya
Ia menekankan hal terpenting dari proses serupa ini harus berusaha untuk terlibat dengan perrmasalahan yang nyata dengan membangun suasana yang menyenangkan. “Sehingga ruang dialogis ini menggiring untuk memebentuk pemerintahan yang clean goverment,” imbuh Dede.
“Untuk itu, kami dari GMBI sebanyak 200 orang malam ini akan berangkat ke Jakarta untuk gelar aksi besok ke Kejagung dan KPK terkait beberapa kasus yang ada di Kabupaten dan Kota Tasik untuk bergabung dengan GMBI Nasional,” pungkasnya. Asron
