Bandung, Wartatasik.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim khusus guna menyerap dan memantau janji kampanye empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar. Sekda Jabar Iwa Karniwa mengaku menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Asisten Administrasi Setda Jabar untuk membuat tim khusus yang terdiri dari sejumlah PNS.
“Saya sudah minta ke Pak Jerry (Kepala Bappeda) sama Pak Solihin (Asda 3) untuk tim khusus ini, sekaligus berkirim surat pada Bawaslu,” katanya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis lalu (15/3/2018). Menurutnya, keputusan ini lahir setelah rapat dengan seluruh asisten, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Biro Hukum. Tim akan menyerap visi misi dan janji kampanye terkait rencana pembangunan jangka menengah Jabar 2018-2023.
“Tim ditugaskan mengikuti dan mengamati empat kandidat. Dengan mengetahui program agar nantinya jangan sampai ada perubahan (di tengah jalan) yang signifikan karena proses APBD berjalan dan tidak mengganggu pembangunan,” katanya. Menghimpun visi misi dan janji kampanye ini dilakukan mengingat sebagian program kandidat terpilih sudah bisa masuk dalam APBD Perubahan 2018 juga pembahasan di rencana APBD 2019 mendatang. Upaya ini menurut Iwa merupakan langkah proaktif mengingat proses penyusunan anggaran tidak boleh terhambat oleh Pilkada.
“Tentu pada saat 27 Juni 2018 sudah ketahuan siapa pemenangnya. Nah janji kampanyenya sudah kita masukkan dalam perencanaan umum, pendetilan (APBD 2019) nanti pas dilantik, tapi di APBD Perubahan 2018 pun sudah nampak (program kandidat terpilih),” paparnya. Tercantumnya program kandidat terpilih dalam APBD Perubahan 2018 menurutnya sangat bisa dilakukan mengingat ketika disahkan pada September-Oktober 2018, anggaran yang disusun dalam periode Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar sudah berakhir.
“Jadi APBD ke depan itu sudah bagian dari gubernur yang akan datang,” ujarnya. Karena itu secara teknis tim khusus ini akan mendokumentasikan seluruh janji kampanye kandidat lalu oleh Bappeda dan BPKAD masuk ke dalam perencanaan umum. Kemudian, dilanjutkan dengan masuk dalam rancangan perda APBD Perubahan dan APBD 2019.
“Semuanya disesuaikan dengan kondisi anggaran, juga rencana pemerintah pusat dan daerah, jadi sinkron,” tuturnya. Alur ini, menurut Iwa, akan diperkuat lagi dengan sinkronisasi antara tim Pemprov Jabar dengan tim gubernur terpilih. Sekda Jabar memastikan, langkah ini sudah dilakukan saat Pilkada Jabar 2013 lalu.
“Nanti ada tentu ada sinkronisasi lagi sebelum pelantikan, tapi proses penganggaran tidak terganggu,” ungkapnya. Agar berjalan mulus, Pemprov Jabar berkirim surat ke Bawaslu guna mengkonsultasikan rencana tim mengintip visi misi para kandidat. Karena rencananya tim PNS yang bertugas menempel pada pasangan calon selama masa kampanye. “Tugasnya menyerap informasi tapi jangan dituding nantinya tim yang nempel ini tidak netral, karena itu kami konsultasikan ke Bawaslu,” tuturnya. kompas.com | Wartatasik.com
