Dede menduga, jangan jangan predikat Kota Tasikmalaya sebagai daerah termiskin di Jawa Barat akibat pendataan yang salah. Pasalnya, banyak rumah gedong tapi berstiker miskin, sehingga bantuan BPNT, PKH banyak salah sasaran…
Kota, Wartatasik.com – Semrawutnya data di Kota Tasikmalaya menjadi biang keladi atas kekisruhan penyaluran bantuan sosial (bansos), sehingga menuai polemik di kalangan masyarakat.
Lantaran itu, Forum Silaturahmi (Forsil) RTRW Kota Tasikmalaya akan membersihkan data yang berada di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan bantuan tingkat daerah, provinsi maupun pusat.
Ketua Forsil RTRW Dede Sukmajaya mengatakan, pihaknya akan menyiapkan data data real dari RT dan RW sebagai pembanding data yang ada di Dinsos.
Dede menyebut, data dari Dinsos tumpang tindih lantaran hasil pendataan yang tidak terfokus, seperti dari agen pps, kader posyandu, pendamping PKH, tim kelurahan, kesehatan dan puskemas.
“Target Forsil ingin bersihkan data tersebut, kemudian dibandingkan, lalu yang tidak sama akan dicoret,” paparnya, Kamis (14/05/2020).
Dede menduga, jangan jangan predikat Kota Tasikmalaya sebagai daerah termiskin di Jawa Barat akibat pendataan yang salah. Pasalnya, banyak rumah gedong tapi berstiker miskin, sehingga bantuan BPNT, PKH banyak salah sasaran.
Klik berita terkait >>>
“Barangkali, predikat termiskin di Jabar itu hasil sampling dari banyaknya turun bantuan miskin di kota Tasikmalaya. Bisa jadi data kusut semrawut itu, kesalahan data,” ungkapnya.
Dede merasa aneh, pemerintah seolah ‘bangga’ dengan predikat daerah termiskin. Sebab ada kue empuk, dimana ada pengelolaan bantuan pangan non tunai dan disitu ada unsur bisnis mulai dari pengadaan beras, telur dan daging, dari harga dulu mulai Rp 110 ribu kini bisa ke Rp. 200 ribu.
“Kita cross check, banyak keuntungan program BPNT, jangan jangan Kota Tasikmalaya miskin itu diciptakan, karena itu akan dapatkan manfaat keuntungan dari segelintir orang progam bantuan ini,” bebernya.
Dijelaskan Dede, dalam program BPNT ini ada pengusaha atau dinas yang melakukan praktek KKN, semacam korporasi.
“Bukan tanpa alasan, kita miliki semua data, rekaman pemotongan dari dulu Rp 110 ribu. Ada pemotongan Rp 18 ribu, itu untuk siapa?? Kan gila. Jika bicara BPNT, maka milyaran uang beredar di Kota Tasikmalaya dan 450 ton lebih beras mengalir per bulan ke PKM,” pungkas Dede heran. Asron
