Kota, Wartatasik.com – Tahun 2018 lalu, DPPKBP3A Kota Tasikmalaya suskes meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya yang diserahkan langsung Wakil Presiden dan diterima Wali Kota Tasikmalaya.
Berbekal itu, DPPKBP3A kini sedang menggarap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam peraihan APE Kota Tasikmalaya kategori Utama.
Kepala DPPKBP3A Hj Nunung Kartini mengatakan, PUG bukanlah kegiatan atau program, melainkan strategi pembangunan yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan.
“Sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk seluruh kalangan,” ucap Nunung, Jumat (117/07/2020).
Kategori APE ada beberapa tingkatan yakni, Pratama yaitu, Ketersediaan 7 Prasyarat, Madya yaitu, Ketersediaan 7 prasyarat. Berfungsinya prasyarat: dilaksanakan sebagaian besar unit/SKPD/LM.
Selanjutnya, Utama yaitu, tersedia 7 prasyarat dan berfungsi dengan baik: sudah melembaga dan menjadi budaya. Tersistem, menjadi IKU, dampak dirasakan, dan terakhir, Mentor, Adanya inovasi/ untuk mempercepat pencapaian tujuan.
Lanjutnya, yang harus dilakukan oleh Kota Tasikmalaya dalam merespon strategi itu yaitu membentuk tim Pokja PUG dengan SK Wali Kota, meningkatkan peran driver PUG, OPD menentukan vocal point’ dengan SK kepala dinas dan OPD menuangkan satu kegiatan kedalam sheet GAP-GBS (PPRG).
“Meski ditengah pandemi, dengan keterbatasan ruang gerak, kita terus sosialisasi dan optimis nanti Oktober 2020 bisa meraih Anugerah Parahitya Ekapraya kategori Utama,” pungkas Nunung.
Ditempat sama, Kepala Bidang PPPA dr. Sarwono didampingi Dra. Cucu Herawati Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan menambahkan, prasyarat pelaksanaan awal PUG adalah komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, SDM, dana, sarana prasarana, data terpilah, tools diantaranya modul dan bahan KIE, alat analisis serta jejaring atau net working.
Menurutnya, ini penting untuk dipahami lebih awal dalam pengimplementasian strategi PUG dalam pembangunan. Sebab, tujuh komponen diatas terrepleksikan dalam Inpres 9/2000. Sehingga harus tahu bagaimana merepleksikan dalam output dan kegiatannya, dan bagaimana mengatur mekanisme kerja KNPP dala mengelola pencapaian 7 komponen tersebut.
Ia menerangkan PUG bukanlah program/kegiatan, melainkan strategi pembangunan. Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua.
“Proses penilaian APE terangnya, pemberitahuan, input online penetapan tim evaluasi, verifikasi, penetapan penerima APE dan penyerahan penghargaan APE,” pungkasnya. Asron.
